Program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa sekolah berpotensi menimbulkan food waste atau sisa pangan dalam jumlah besar, yakni mencapai 1,1 hingga 1,4 juta ton per tahun.
“Ini food waste yang akan terjadi akibat dampak dari MBG,” kata Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sarwo Edhy, dalam acara Bincang Pangan Sehat Lestari Seri II yang digelar di Kantor Bapanas, Jakarta, Selasa (27/5).
Sarwo Edhy menjelaskan, estimasi tersebut merupakan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2024. Dari total potensi food waste itu, sekitar 451 hingga 603 ribu ton tergolong edible food waste atau masih layak dikonsumsi.
Bahkan, Sarwo Edhy mengatakan, edible food waste ini masih memiliki nilai ekonomi karena masih bisa dikemas ulang dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Misalnya, jika kita mendapatkan empat kue, kita biasanya makan satu atau dua. Dua sisanya masih bagus, kita kemas kembali dengan baik dan bagikan kepada saudara-saudara di kolong jembatan atau yang memang membutuhkan,” kata dia.
Sementara itu, sebanyak 671 hingga 896 ribu ton tergolong sebagai inedible food waste, yaitu sisa pangan yang tidak layak konsumsi. Namun menurut Sarwo Edhy, limbah ini masih dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pupuk kompos.
“Sisanya yang sudah tidak bisa digunakan lagi, pertama dapat dijadikan pakan ternak. Jika pakan ternak sudah tidak memungkinkan karena dikhawatirkan berdampak buruk pada ternak, sisa pangan tersebut dapat digunakan untuk kompos, pupuk, dan lain sebagainya,” ujar dia.
Dengan demikian, lanjutnya, pengelolaan limbah makanan dalam program MBG diharapkan mengikuti prinsip ekonomi sirkular.
“Agar tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, pemanfaatan pangan harus berjalan secara maksimal dan berkelanjutan,” tegas Edhy.
Dalam konteks MBG, kata Sarwo Edhy, tantangan pengelolaan sisa pangan menjadi sangat relevan mengingat program ini menargetkan hingga 80 juta penerima manfaat.
“Tanpa desain program yang berorientasi pada efisiensi dan sirkularitas, MBG berpotensi meningkatkan masalah susut dan sisa pangan, yang meningkatkan tekanan terhadap sistem pengelolaan limbah,” ujar dia.
Sarwo Edhy juga menekankan pentingnya aspek penganekaragaman konsumsi dan pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki jejak karbon rendah dalam pelaksanaan program MBG.
Hal ini selaras dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal.
Selain itu, keanekaragaman pangan juga menjadi wujud konkret diregionalisasi sistem pangan, yang mengedepankan kemanfaatan potensi lokal di setiap wilayah. Tujuannya adalah agar daerah dapat menghasilkan pangan sendiri, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan pada satu sumber atau wilayah tertentu.
“Untuk itu diperlukan sinergi, dan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, legislatif, dan masyarakat sipil dalam mendukung keberadaan MBG,” pungkas Sarwo Edhy.
