Tahun ini, ekspor minyak sawit mentah (CPO) berisiko turun hingga 1,5 juta ton menurut proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), sebuah tren yang dinilai dapat mengganggu rencana pemerintah menjalankan program mandatori biodiesel 50 persen (B50) pada 2026.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menjelaskan bahwa pendanaan program B50 selama ini bersumber dari pungutan ekspor (PE) CPO. Dengan tren produksi minyak sawit yang cenderung stagnan, ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut.
“Kalau dengan kondisi produksi seperti saat ini akan sulit, karena ekspor pun ada kecenderungan turun. Sedangkan B50 akan dibiayai dari pungutan ekspor sawit,” ujar Eddy, dikutip dari laman GAPKI, Kamis (14/8).
Berdasarkan data GAPKI, produksi CPO Indonesia pada 2024 mencapai 52 juta ton, dengan konsumsi domestik sebesar 23,8 juta ton atau 45,2% dari total produksi. Tahun ini, produksi diproyeksikan naik tipis menjadi 53,6 juta ton, namun ekspor diperkirakan turun menjadi 27,5 juta ton pada 2025.
Penurunan ekspor ini otomatis akan berdampak pada besaran pungutan ekspor, yang selama ini menjadi sumber utama pembiayaan subsidi biodiesel.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyiapkan regulasi baru agar harga B40 campuran 40 persen biodiesel dan 60 persen solar bisa lebih terjangkau bagi pelaku industri.
“Kami sedang mencari formulasi agar perusahaan industri bisa memakai B40 dengan harga yang kompetitif,” kata Bahlil dalam paparan kinerja semester I-2025 di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (11/8).
Bahlil menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, biodiesel terbagi menjadi dua kategori, yakni public service obligation (PSO) dan non-PSO. Nantinya, sektor industri akan menggunakan B40 non-PSO dengan harga yang lebih bersaing di pasar.
