PEKANBARU — Di tengah dominasi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, satu persoalan mendasar masih membayangi perkebunan rakyat: produktivitas. Hamparan kebun sawit yang luas belum sepenuhnya mampu menghasilkan tandan buah segar (TBS) setara perkebunan perusahaan. Di Provinsi Riau, daerah dengan areal sawit terluas di Indonesia, kesenjangan itu masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.
Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB) Angkatan ke-IV 2026. Sebanyak 31 pekebun asal Kabupaten Bengkalis mengikuti pelatihan selama sepekan sebagai bagian dari Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Kelapa Sawit.
Pelatihan itu bukan sekadar agenda peningkatan kapasitas. Pemerintah sedang menyiapkan fondasi agar jutaan hektare kebun sawit rakyat mampu menjadi sumber pertumbuhan produksi nasional pada masa mendatang. Ketika ruang pembukaan lahan baru semakin terbatas, satu-satunya jalan untuk meningkatkan produksi adalah mengoptimalkan kebun yang sudah ada.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, mengatakan tantangan perkebunan sawit saat ini bukan lagi memperluas areal, melainkan meningkatkan hasil panen melalui perbaikan budidaya. Menurut dia, produktivitas kebun perusahaan telah mampu mencapai lebih dari 24 ton TBS per hektare per tahun. Sebaliknya, sebagian besar kebun rakyat masih berkisar antara 12 hingga 18 ton per hektare.
“Image yang selalu melekat adalah produktivitas kebun swadaya selalu lebih rendah dibandingkan perusahaan. Inilah yang harus kita ubah,” ujar Supriadi dalam sambutannya.
Ia menilai peningkatan kesejahteraan pekebun tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya harga sawit. Harga yang baik memang memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa produktivitas yang tinggi, keuntungan yang diterima petani tetap terbatas. Karena itu, peningkatan produksi menjadi agenda yang jauh lebih penting dibanding sekadar berharap harga terus naik.
Menurut Supriadi, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mendukung kebun rakyat. Melalui BPDP, tersedia program peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana, pelatihan, hingga penguatan kelembagaan. Persoalan yang kini menjadi perhatian adalah bagaimana seluruh fasilitas tersebut benar-benar diikuti perubahan cara mengelola kebun.
“Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Karena itulah Bapak-Ibu hadir di sini,” katanya.
Ia mengingatkan pelatihan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Keberhasilannya baru dapat diukur ketika peserta kembali ke kebun masing-masing dan mulai menerapkan teknik budidaya yang dipelajari.
Supriadi bahkan menyampaikan kritik terhadap pola pengelolaan sebagian kebun rakyat yang masih minim pemeliharaan. Tidak sedikit kebun yang hanya didatangi ketika musim panen, sementara kegiatan pemupukan, pengendalian gulma, pemeliharaan tanaman, hingga pengawasan kesehatan kebun masih sering diabaikan.
Padahal, menurut dia, produktivitas sangat bergantung pada kedisiplinan menjalankan prinsip Good Agricultural Practices (GAP), mulai dari penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama dan penyakit, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan sesuai standar.
“Kalau pulang dari sini tidak mengubah cara budidaya, yang kita dapat hanya cerita pernah menginap di hotel. Yang harus dibawa pulang adalah perubahan cara mengelola kebun,” ujarnya disambut tawa peserta.
Pesan serupa kembali ia tekankan ketika berbicara di hadapan puluhan pekebun asal Bengkalis. Supriadi mengajak mereka menghapus anggapan bahwa petani sawit selalu identik dengan produktivitas rendah. Menurut dia, tidak ada alasan kebun rakyat terus tertinggal apabila dikelola secara serius.
Ia bahkan membagikan pengalamannya sebagai pekebun. Dari pengalamannya mengelola kebun sendiri, produktivitas tinggi bukan sesuatu yang mustahil dicapai. Kuncinya terletak pada konsistensi menjalankan seluruh tahapan budidaya sesuai rekomendasi teknis.
“Boleh tidak kita bercita-cita petani sawit lebih sejahtera? Tentu boleh. Kuncinya ada pada cara kita mengelola kebun,” katanya.
Supriadi juga mengingatkan bahwa peluang peningkatan pendapatan pekebun masih terbuka lebar. Pemerintah terus memperluas pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi melalui program biodiesel. Seiring meningkatnya kebutuhan dalam negeri, permintaan minyak sawit diperkirakan akan terus bertambah sehingga pasar bagi hasil produksi pekebun tetap tersedia.
Namun peluang itu hanya bisa dimanfaatkan apabila produksi kebun rakyat ikut meningkat. Tanpa produktivitas yang lebih tinggi, pekebun akan sulit menikmati pertumbuhan permintaan domestik yang terus berkembang.
Di sisi lain, Supriadi mengajak kelompok tani mulai memikirkan penguatan kelembagaan ekonomi. Selama ini sebagian besar pekebun hanya menjadi pemasok tandan buah segar bagi pabrik kelapa sawit. Posisi tersebut membuat daya tawar mereka relatif terbatas karena bergantung pada pembeli.
Menurut dia, ke depan organisasi pekebun harus berkembang menjadi pelaku usaha yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Ia membayangkan suatu saat kelompok tani mampu memiliki unit pengolahan sendiri, setidaknya dalam skala kecil, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan TBS.
“Gagasan itu memang tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat. Tetapi kita harus mulai membangun cara berpikir bahwa pekebun juga bisa naik kelas,” ujarnya.
Gagasan mengenai “naik kelas” itulah yang menjadi benang merah pelatihan di Pekanbaru. Pemerintah tampaknya mulai menyadari bahwa masa depan industri sawit tidak lagi hanya ditentukan oleh luas perkebunan atau besarnya ekspor. Daya saing justru akan semakin bergantung pada kualitas manusia yang mengelola jutaan hektare kebun tersebut.
Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai sawit lebih banyak berkisar pada devisa, harga minyak sawit mentah, atau kebijakan ekspor. Kini fokus perlahan bergeser kepada produktivitas, efisiensi, keberlanjutan, dan kemampuan pekebun mengadopsi teknologi budidaya modern.
Perubahan orientasi itu menjadi penting karena ruang ekspansi lahan semakin terbatas, sementara tuntutan pasar global terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan terus meningkat. Artinya, peningkatan produksi hanya mungkin dicapai melalui peningkatan kualitas pengelolaan kebun.
Bagi 31 pekebun asal Bengkalis yang mengikuti pelatihan ini, tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika mereka kembali ke kebun masing-masing. Materi yang diterima selama beberapa hari tidak akan berarti apabila hanya berhenti di buku catatan atau sertifikat pelatihan.
Sebaliknya, apabila pengetahuan itu diterapkan secara konsisten—mulai dari penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, pengendalian hama, pemanenan sesuai standar, hingga penguatan kelembagaan kelompok—maka produktivitas kebun rakyat perlahan dapat meningkat. Dari sanalah kesejahteraan pekebun diharapkan tumbuh, bersamaan dengan semakin kokohnya posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.
