PEKANBARU — Produktivitas menjadi kata kunci masa depan industri sawit Indonesia. Di tengah semakin terbatasnya ruang ekspansi lahan, pemerintah mengarahkan upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi kebun rakyat dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) pekebun.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah menggelar Pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan PT Sumberdaya Indonesia Berjaya (PT SIB). Sebanyak 91 pekebun dari Kabupaten Bengkalis, Riau, mengikuti pelatihan selama sepekan sebagai bagian dari Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang didanai BPDP, Angkatan ke-IV, V dan VI 2026.
Bagi pemerintah, pelatihan tersebut bukan sekadar memenuhi target program tahunan. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi meningkatkan kompetensi pekebun agar mampu mempersempit kesenjangan produktivitas antara kebun rakyat dan perkebunan perusahaan. Melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), pemerintah berharap produktivitas kebun rakyat meningkat sehingga mampu menopang produksi sawit nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dr. Iim Mucharam dalam sambutan yang dibacakan Ketua Tim Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Direktorat Jenderal Perkebunan, Tulus Tri Margono mengatakan, peningkatan produktivitas menjadi strategi utama pemerintah dalam menjaga daya saing industri sawit nasional.
Menurut dia, Indonesia memiliki sekitar 16,8 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Namun, besarnya luas perkebunan tersebut belum sepenuhnya diikuti produktivitas yang optimal, terutama pada kebun rakyat.
Untuk itu, pembangunan perkebunan kini tidak lagi bertumpu pada pembukaan lahan baru. Fokus pemerintah bergeser pada peningkatan produksi melalui optimalisasi kebun yang sudah ada.
“Kita masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan produksi nasional melalui peningkatan produktivitas kebun yang sudah eksisting,” ujarnya.
Menurut Iim, berbagai persoalan mendasar masih membayangi perkebunan rakyat. Sebagian pekebun masih menggunakan benih yang tidak bersertifikat, menerapkan pemupukan yang belum sesuai rekomendasi, kurang memperhatikan pemeliharaan tanaman, hingga melakukan panen yang belum memenuhi standar. Kondisi tersebut diperburuk oleh keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya kelembagaan pekebun, serta minimnya pengetahuan mengenai pengendalian organisme pengganggu tanaman.
Karena itu, pemerintah menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan industri sawit nasional. Menurut Iim, keberhasilan sektor sawit tidak hanya ditentukan oleh penggunaan benih unggul ataupun teknologi modern, tetapi juga oleh kemampuan pekebun dalam mengelola kebunnya secara profesional.
“Pelatihan seperti ini harus mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pekebun di lapangan. Jangan berhenti di ruang kelas. Setelah kembali ke kebun harus ada perubahan nyata,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan industri sawit ke depan semakin kompleks. Selain meningkatkan produktivitas, pekebun kini juga dituntut memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan melalui penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah memberikan masa transisi hingga 2029 bagi kelompok pekebun untuk memenuhi standar tersebut.
Upaya meningkatkan kapasitas pekebun tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi di ruang kelas. Direktur Utama PT Sumberdaya Indonesia Berjaya, Andi Yusuf Akbar, mengatakan peserta pelatihan juga akan mengikuti praktik lapangan melalui kunjungan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Manunggal Sakti di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Kelompok tani tersebut telah memperoleh sertifikasi ISPO dan dinilai berhasil menerapkan praktik budidaya sawit berkelanjutan.
Menurut Andi, pendekatan tersebut dipilih agar peserta dapat melihat secara langsung penerapan teknik budidaya yang benar, mulai dari pengelolaan kebun hingga penerapan prinsip keberlanjutan.
“Kami ingin peserta tidak hanya memahami teori, tetapi melihat langsung bagaimana praktik budidaya yang baik diterapkan di lapangan. Mereka juga bisa berdiskusi mengenai manfaat, peluang, dan tantangan dalam menerapkan ISPO,” ujarnya.
Ia menjelaskan seluruh materi pelatihan mengacu pada kurikulum Direktorat Jenderal Perkebunan. Selain teknik budidaya, peserta juga dibekali materi mengenai penguatan kelembagaan, praktik perkebunan berkelanjutan, peningkatan kualitas tandan buah segar (TBS), hingga strategi meningkatkan produktivitas kebun rakyat.
Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu mempercepat adopsi teknologi dan praktik budidaya yang lebih baik setelah peserta kembali ke daerah masing-masing.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi, menilai peningkatan produktivitas merupakan tantangan terbesar yang dihadapi perkebunan sawit saat ini. Menurut dia, peluang membuka areal baru semakin terbatas sehingga peningkatan produksi hanya dapat dicapai melalui perbaikan pengelolaan kebun yang telah ada.
Ia mengatakan masih terdapat kesenjangan produktivitas yang cukup lebar antara kebun rakyat dan perkebunan perusahaan. Padahal, dengan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) secara konsisten, produktivitas kebun rakyat diyakini mampu mendekati bahkan menyamai kebun perusahaan.
“Boleh tidak kita bercita-cita petani sawit lebih sejahtera? Tentu boleh. Kuncinya ada pada cara kita mengelola kebun,” kata Supriadi.
Menurut dia, peningkatan produktivitas tidak hanya berdampak pada bertambahnya hasil panen, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani. Peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan minyak sawit dalam negeri, terutama untuk mendukung program biodiesel yang terus dikembangkan pemerintah.
Meski demikian, Supriadi mengingatkan bahwa tingginya permintaan pasar tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila produktivitas kebun rakyat tidak ikut meningkat. Karena itu, perubahan pola budidaya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi.
Selain peningkatan kemampuan teknis, ia juga menilai penguatan kelembagaan petani menjadi faktor penting dalam memperbaiki daya saing sawit rakyat. Selama ini sebagian besar pekebun hanya menjual tandan buah segar kepada pabrik kelapa sawit sehingga memiliki posisi tawar yang relatif rendah. Ke depan, kelompok tani diharapkan mampu berkembang menjadi kelembagaan ekonomi yang lebih kuat dan mampu menciptakan nilai tambah dalam rantai industri sawit.
Pelatihan di Pekanbaru merupakan bagian dari implementasi Program Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit yang didanai BPDP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 43/Kpts/KB.330/E/03/2026 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengembangan SDM Perkebunan Kelapa Sawit. Sementara itu, PT Sumberdaya Indonesia Berjaya telah ditetapkan sebagai lembaga pelatihan perkebunan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 59/Kpts/PP.140/E/06/2025.
Di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek produktivitas, keberlanjutan, dan keterlacakan, pemerintah menilai investasi pada pengembangan SDM menjadi fondasi penting bagi masa depan industri sawit nasional. Perhatian tidak lagi hanya tertuju pada perluasan areal atau peningkatan produksi semata, tetapi juga pada kualitas jutaan pekebun yang mengelola perkebunan sawit di seluruh Indonesia.
Bagi 91 pekebun asal Bengkalis yang mengikuti pelatihan ini, tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika mereka kembali ke kebun masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh selama sepekan diharapkan tidak berhenti sebagai materi pelatihan, tetapi diterapkan dalam praktik budidaya sehari-hari. Pemerintah berharap perubahan tersebut mampu meningkatkan produktivitas kebun rakyat, memperkuat daya saing sawit nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekebun.
