Ancaman krisis energi global mendorong pemerintah mempercepat pengembangan sumber energi alternatif berbasis komoditas pertanian. Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah menyiapkan pemanfaatan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang terlantar untuk pengembangan tanaman bahan baku bioenergi.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mengatakan, pengembangan bioenergi menjadi salah satu upaya pemerintah mengantisipasi gangguan pasokan energi global akibat dinamika geopolitik. Kondisi tersebut tidak hanya memicu kenaikan harga bahan bakar, tetapi juga berdampak pada inflasi, aktivitas industri, hingga ketahanan pangan.
“Dunia hari ini menghadapi krisis energi. Bahan bakar fosil ini menipis, pasokan global juga terganggu, harga melonjak, dampaknya juga merambat ke ekonomi, inflasi, industri, dan juga ketahanan pangan,” ujar Wamentan Alim dalam sambutannya pada International Conference and Expo on Palm Oil and Others (ICExPO) 2026 di Jakarta, Rabu (4/11).
Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memberikan arahan dalam rapat terbatas di Hambalang pada 9 Maret 2026 agar Indonesia mengantisipasi krisis energi dan pangan melalui pengolahan 30 juta ton minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel dan biofuel.
“Karena itu pemerintah mendorong mandatori biodiesel B50 sebagai tonggak menuju swasembada energi, dan Kementerian Pertanian sendiri sudah mengembangkan biodiesel B100 sejak 2019,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga mendorong bioetanol E10 dengan bauran yang ditingkatkan bertahap. Bahan bakunya berasal dari tebu, ubi kayu, jagung, termasuk sorgum yang punya potensi dan jambu mete.
Mantan Rektor IPB University itu mengatakan, pemerintah telah memetakan kebutuhan lahan untuk pengembangan bioenergi, yakni sawit seluas 2 juta hingga 5 juta hektare, tebu dan jagung masing-masing 1 juta hektare, serta ubi kayu 520.000 hektare.
Lahan yang akan digunakan berasal dari APL dan HGU yang terlantar. Seluruh pengembangan tersebut dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penyediaan bahan baku hingga pengolahan menjadi produk energi.
“Lahannya memanfaatkan APL dan HGU yang terlantar dan semuanya kita desain, kita rancang untuk dikelola terintegrasi dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Dia menegaskan, pengembangan bioenergi harus berjalan beriringan dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian. Menurutnya, optimalisasi potensi komoditas dalam negeri menjadi bagian penting untuk mengurangi kerentanan Indonesia terhadap gejolak energi global.
“Untuk keluar dari krisis ini, saya kira kita harus terus meningkatkan produksi dan juga produktivitas secara efisien,” ucapnya.
Produktivitas Perkebunan Masih Jadi PR
Di sisi lain, peningkatan produktivitas masih menjadi pekerjaan rumah industri perkebunan nasional. Sebagai contoh, produktivitas sawit turun dari hampir 4 ton per hektare pada 2019 menjadi 3,6 ton per hektare pada 2025.
“Di kebun rakyat produktivitas bahkan hanya sampai 2 sampai 3 ton CPO per hektare, padahal potensinya bisa 4 sampai 6 ton,” ujar Wamentan Alim.
Dia menjelaskan, rendahnya produktivitas dipengaruhi penggunaan agro-input yang belum optimal, banyaknya tanaman tua, serta penggunaan benih tidak unggul. Lebih dari 60 persen pekebun rakyat masih menggunakan benih yang tidak bersertifikat unggul.
Selain produktivitas, Alim menyebut persoalan legalitas lahan, tata kelola benih, kemitraan pekebun dengan industri, inovasi teknologi, serta infrastruktur sebagai sejumlah PR yang harus dibenahi.
“Tentu masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, harus holistik dan juga mendasar. Kuncinya adalah bagaimana kita menguatkan tata kelola dari hulu hingga hilir,” katanya.
Dia menambahkan, riset dan inovasi juga perlu diperkuat melalui pengembangan varietas unggul, budidaya presisi, mekanisasi, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri perkebunan.
Reporter: Supianto
