Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengungkap adanya penyimpangan yang menyebabkan harga beras melonjak tinggi di tengah melimpahnya stok beras nasional. Penyimpangan ini diperkirakan menimbulkan kerugian konsumen hingga mencapai Rp 99 triliun.
Kepada awak media di Jakarta, Kamis (26/6), Mentan Amran menjelaskan bahwa saat ini stok beras nasional telah mencapai 4,15 juta ton—angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.
Kemudiam berdasarkan data terbaru dari FAO yang diumumkan tiga hari lalu, produksi beras Indonesia diprediksi mencapai 35,6 juta ton, melampaui target pemerintah sebesar 32 juta ton atau lebih tinggi 3,6 juta ton.
Prediksi serupa juga disampaikan oleh United States Department of Agriculture (USDA), yang memperkirakan produksi beras Indonesia mencapai 34,6 juta ton, juga melebihi target nasional.
“Ini anomali yang kami cek bersama. Kami melakukan pengecekan di pasar di 10 provinsi besar di Indonesia, mulai dari mutu, kualitas, hingga timbangan berat beras,” kata Mentan Amran.
Dari hasil pengecekan ditemukan banyak produk yang belum memiliki izin resmi, mutu beras tidak sesuai standar yang ditetapkan pemerintah, dan harga beras dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Kami cek ternyata ada yang tidak pas. Pertama ada yang izinnya belum ada. Yang kedua ada beratnya tidak sesuai dengan standar. Yang ketiga tidak sesuai standar mutuh yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga di atas HET,” ujarnya.
Lebih rinci Mentan Amran menyebutkan, beras yang tidak sesuai mutu mencapai 85,56 persen, beras dijual di atas HET sebesar 59,78 persen, dan ketidaksesuaian berat sekitar 21 persen.
“Kemudian ini yang serius mutuh beras. Tidak sesuai dengan standar. Ini mengejutkan kami. Semua kita menggunakan lab. Itu 13 lab seluruh Indonesia kita gunakan karena kita tidak ingin salah,” ujar Mentan Amran.
Untuk kategori medium, sekitar 88 persen mutu beras tidak sesuai standar, 95 persen harga dijual di atas HET, dan berat beras kurang lebih 10 persen dari yang tercantum pada kemasan.
“Potensi kerugian konsumen akibat kondisi ini mencapai Rp 99 triliun. Ini adalah hasil dari pengecekan tim kami di lapangan yang sudah diverifikasi ulang,” jelas Mentan Amran.
Mentan Amran menambahkan, Satgas Pangan akan bergerak dan melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dari 212 merek beras yang diperiksa, lebih dari 80 persen tidak terdaftar resmi, memiliki berat tidak sesuai, dan mutu yang tidak sesuai standar.
“Ini sangat merugikan konsumen. Contohnya seperti emas yang diklaim 24 karat tapi isinya hanya 18 karat. Harganya 24 karat, tapi kualitasnya tidak sesuai,” katanya.
Mentan Amran mengajak seluruh pelaku sektor pangan, khususnya beras, untuk bersama-sama melakukan koreksi dan perbaikan.
“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Dulu alasan kenaikan harga beras selalu karena stok di Bulog kurang dan produksi menurun. Sekarang itu bukan lagi alasan,” tegasnya.
