Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat Manaor Panggabean menekankan pentingnya penerapan biosekuriti untuk mengendalikan penyebaran penyakit African Swine Fever (ASF) alias demam babi Afrika.
Demikian disampaikan Sahat dalam paparannya saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (16/12).
“Penerapan biosekuriti yang ketat ini pernah dilakukan di Bali dan berhasil, dengan menyemprotkan disinfektan di tempat pemasukan dan pengeluaran, termasuk juga di kandang-kandang. Para peternak harus lebih berhati-hati dan menjaga sanitasi di kandang agar wabah tidak menyebar lebih luas,” ujar Sahat.
Pasalnya, Sahat menjelaskan, virus tersebut dapat bertahan beberapa bulan di kandang, 140 hari di produk olahan, dan 18 bulan di karkas. Juga dapat menyebar terbawa oleh manusia yang berasal dari kandang yang terjangkit positif ASF. Namun, virus tersebut tidak bersifat zoonosis.
Lebih lanjut, dia mengatakan, peran Barantin yang dilakukan dengan memperketat pengawasan orang, lalu lintas ternak, serta alat angkut di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan. Pihaknya juga melakukan tindakan karantina hewan dan biosekuriti di instalasi karantina hewan.
“Selain biosekuriti, tentunya peran masyarakat juga sangat penting untuk menekan penyebaran ASF ini. Misalnya tidak membuang bangkai babi yang positif ASF ke sungai. Justru hal demikian dapat turut menyebarkan. Jadi harus dibakar dalam insinerator,” harapnya.
Rakor yang diikuti seluruh pemerintah daerah ini bertujuan salah satunya untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan penyebaran wabah ASF. Berpotensi menyebabkan kelangkaan pasokan daging babi, serta menjaga stabilitas harga di daerah.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Sahat juga menegaskan pentingnya upaya bersama untuk mencegah penyebaran ASF, yang dapat memengaruhi kestabilan harga daging babi dan berdampak langsung pada inflasi daerah.
ASF, yang telah menjangkit beberapa daerah, menyebabkan banyak peternak babi kehilangan hewan ternaknya, sehingga pasokan daging babi menjadi terbatas.
“Langkah pencegahan penyebaran ASF sangat krusial untuk menghindari kelangkaan daging babi yang dapat memicu inflasi. Selain itu, pengendalian penyakit ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan peternak lokal,” ujar Ka Barantin.
Mengatasi tantangan ini, Barantin akan mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, pengawasan barang bawaan penumpang menjadi prioritas, dengan fokus pada penyuluhan informasi (KIE) kepada penumpang, serta koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Avsec (Avian Security), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas), TNI, POLRI, dan penanggung jawab alat angkut.
Kedua, Barantin akan melakukan respons cepat terhadap wabah ASF, yang meliputi pengujian, pelarangan, dan pemusnahan babi yang terinfeksi. Barantin juga akan berperan dalam pengawasan lalu lintas babi dan produk babi antarpulau, disinfeksi dan dekontaminasi di tempat pemasukan dan pengeluaran, serta alat angkut yang digunakan.
Sahat berharap pemda juga berperan dalam pencegahan dan pengendalian ASF. Ia menekankan bahwa pemda harus bekerja sama dengan Barantin dalam pengawasan barang bawaan penumpang dan berbagi informasi terkait produk babi yang masuk ke wilayahnya.
Di tingkat daerah, pemda diminta untuk segera mengambil langkah cepat dalam pengendalian wabah, termasuk penetapan status wabah, penutupan wilayah, serta penerapan biosekuriti pada kandang peternak untuk mencegah penyebaran penyakit. Pemda juga didorong untuk memberikan vitamin dan obat-obatan, serta melaksanakan penguburan bangkai babi yang terinfeksi.
Selain itu, Sahat juga menegaskan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pengendalian wabah ASF. Pengadaan vitamin, pengawasan lalu lintas babi, serta pelaksanaan tanggap darurat menjadi bagian dari strategi mitigasi yang harus diterapkan di daerah yang terdampak wabah.
“Pemerintah daerah juga diimbau untuk aktif berkoordinasi dengan kami. Barantin siap selama 24 jam, kami ada di setiap provinsi. Kami siap memberikan pendampingan,” tegas Sahat.
Rakor ini juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi potensi kekurangan daging babi yang dapat memengaruhi inflasi daerah.
“Kami akan terus memantau perkembangan ini, dan memastikan langkah-langkah yang tepat untuk menjaga kestabilan harga serta pasokan pangan di pasar,” tutup Sahat.
Melalui koordinasi yang solid antara Barantin, pemda, serta kementerian/lembaga terkait, diharapkan wabah demam babi dapat segera teratasi. Pasokan babi kembali stabil, sehingga inflasi daerah dapat dikendalikan dengan baik.
Hadir sebagai narasumber lainnya dalam rakor kali ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.
Hadir juga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) diwakili Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Edy Priyono, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Turut mendampingi Sekretaris Utama Barantina Shahandra Hanitiyio dan Deputi Bidang Karantina Hewan Sriyanto.
