Kementerian Pertanian (Kementan) membuka akses sumber baru impor sapi indukan untuk mendukung percepatan produksi susu dan daging nasional. Tahun ini, Kementan menargetkan mendatangkan 150.000 hingga 200.000 ekor sapi indukan.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa selama ini Indonesia masih mengandalkan Australia sebagai satu-satunya negara sumber impor sapi indukan. Namun, ia mengakui persaingan untuk mendapatkan sapi dari negara tersebut semakin tinggi, mengingat banyaknya permintaan dari negara lain.
“Saat ini negara sumber sapi kita hanya Australia, dan di sana juga rebutan. Bukan hanya Indonesia yang mengambil sapi, tapi juga negara lain,” ujar Agung setelah melepas produk olahan unggas milik PT Malindo Food Delight di Cikarang, Jawa Barat, Senin (14/7/).
Agung menyebutkan bahwa Indonesia telah membuka akses impor dari Brasil untuk mendatangkan sapi tropis yang memenuhi kriteria perah dan pedaging. Saat ini, penjajakan serupa juga dilakukan dengan Amerika Serikat.
“Tinggal mencari investornya yang akan memasukkan. Karena untuk mengawal sesuatu yang baru itu harus ada kerja sama, misalnya terkait logistik, kapal, maupun partner di negara asal. Ini tentu berproses,” jelasnya.
Adapun hingga Juli 2025, Agung menyebut, pemeirntah telah merealisasikan impor sebanyak 25.097 ekor sapi indukan asal Australia. Jumlah ini masih sebagian dari target besar yang dicanangkan pemerintah sepanjang tahun.
Impor dilakukan oleh sekitar 100 perusahaan swasta yang menyatakan komitmen untuk mendatangkan sapi indukan, termasuk sejumlah pemain besar seperti Greenfields dan PT Global Dairi Alami (GDA), serta para pelaku usaha feedloter.
Agung juga mendorong perusahaan importir bahan baku susu agar ikut serta dalam pengadaan sapi hidup melalui skema joint shipment (pengiriman bersama).
“Kita juga para impor yang memasukkan bahan baku susu itu kita minta partisipasinya untuk mendatangkan sapi melalui joint shipment. Misalnya, satu perusahaan mendatangkan 20 ekor, 50 ekor, atau 100 ekor. Ini akan mempermudah logistik dan mempercepat realisasi,” ujar Agung.
Agung menjelaskan bahwa secara komitmen, jumlah impor sapi indukan tahun ini sebenarnya sudah melampaui seratus ribu ekor. Namun, realisasi di lapangan masih belum optimal.
“Kalau target tahun ini, sebetulnya komitmennya sudah di atas seratus ribuan. Tapi realisasinya memang masih belum,” ujarnya.
Saat ditanya soal hambatan utama dalam realisasi impor, Agung menyebut tantangan utamanya bukan pada aspek regulasi impor atau pengembalian investasi (ROI), melainkan pada kesiapan mitra pengelola dan persoalan lahan.
“Pertama, tentu mencari mitra yang nanti akan mengelola sapi itu tidak mudah. Ini baru bicara rencana investasi yang skalanya kecil. Sementara itu, kita juga punya calon investor besar seperti TH Group dari Vietnam yang sedang bernegosiasi dengan kita, terutama terkait lahan,” jelasnya.
Menurut Agung, persoalan lahan menjadi kendala besar dalam merealisasikan investasi, karena banyak aturan yang membuat sewa atau penggunaan lahan menjadi tidak layak secara ekonomi.
“Susah, karena masih ada aturan di BUMN, aturan di kehutanan, yang menyebabkan biaya sewa lahan cukup mahal. Tidak feasible bagi investor,” ucapnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara sosialis seperti Vietnam atau China, di mana tanah merupakan milik negara dan bisa digunakan kapan saja untuk investasi.
