Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengingatkan, rencana pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi, termasuk menuju biodiesel B100, tidak akan berhasil jika sektor hulu masih lemah.
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan GAPKI, Dwi Asmono, menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada kekuatan produksi di tingkat kebun.
“Misalnya kita mau naikkan dari B35 ke B40. Pak Presiden minta naik ke B50, even ke B100. Itu artinya harus ada resource (bahan baku) yang tersedia baik,” kata Dwi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia Kamis lalu.
“Jadi, hulunya harus kuat untuk memastikan hilirnya tercapai. Kalau enggak, ya enggak akan tercapai gitu,” sambungnya.
Dwi menilai bahwa kesenjangan (gap) di sektor hulu masih sangat besar. Ia menekankan, GAPKI selama ini lebih berfokus pada sisi kebun (plantation), bukan pada hilirisasi, dan justru peningkatan produktivitas inilah menjadi tantangannya.
“Saya stressing (tegaskan) ini karena GAPKI kan lebih bicara tentang plantation ya, bukan di hilirnya. Karena kalau kita bicara rata-rata nasional sekarang karena leveling off enggak sampai 4 ton per hektare per tahun produktivitas,” ujarnya.
Padahal, menurut Dwi, potensi ilmiah kelapa sawit jauh lebih tinggi dibanding capaian produktivitas saat ini.
“Padahal kalau di mata breeder nih, saya basisnya breeder ya, kita akan mengatakan sawit itu sebenarnya size specific bisa 8-9 ton secara scientific basis per individual tanaman itu bisa 18 ton per hektare,” katanya.
Artinya masih ada ruang yang sangat besar untuk intensifikasi untuk mendukung hilir. “Jadi, kalau hilirnya mau masuk ke lebih dari 200 pilihan industri tapi hulunya tidak kuat,” tegasnya.
Saat ditanya apakah perlu relaksasi regulasi moratorium di tengah stagnasi produktivitas dan naiknya permintaan global, Dwi mengatakan, pada prinsipnya GAPKI akan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Prinsipnya kan GAPKI akan mengikuti aturan yang disampaikan oleh government. Tapi, ini sebagai quote unquote panglima yang berhubungan dengan inovasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya regulasi yang mendukung inovasi, terutama di sektor hulu.
“Saya akan bicara dari konteks dukungan regulasi yang justru mem-backup inovasi. Sebagai contoh begini. Kita bicara tentang petani. Ini research yang dilakukan oleh timnya Patricio Grassini, yang dulu dilakukan di perkebunan rakyat. Itu jelas menunjukkan bahwa 40 persen dari total 16,4 juta hektare kebun sawit di Indonesia dimiliki oleh petani,” jelasnya.
Menurut Dwi, tipologi petani sawit sangat beragam dan masalah yang mereka hadapi tidak tunggal. “Pupuk nomor satu. Panen nomor dua. Losses dari aspek itu, itu gede banget,” katanya.
Karena itu, Dwi menilai dukungan kepada petani seharusnya mempertimbangkan kondisi nyata dan karakteristik petani di lapangan.
“Jadi artinya research keadaan yield gap yang nanti mengarah ke critical point ini di inputingnya disampaikan ke kementerian terkait. Direkturat Jenderal Perkebunan, sehingga nanti kalau misalnya Direktorat Jenderal Perkebunan memberikan dukungan, basis saintifiknya kuat,” jelasnya.
Dwi menambahkan, ruang untuk meningkatkan produktivitas melalui intensifikasi masih sangat terbuka lebar.
“Ruang untuk melakukan intensifikasi itu masih sangat terbuka. Rata-rata nasional 4 ton. Scientific potential 8 ton. Separuhnya loh mbak. Research mengatakan gap di petani 47 persen, gap di perkebunan besar 37 persen,” ujarnya.
“Ini scientific research yang dilakukan. Jadi kalau saya dari aspek inovasi saya akan mengatakan itu,” imbuhnya.
