Komisi IV DPR RI mengimbau pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan lahan pertanian yang rusak akibat banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dan Aceh pada pekan ini.
Imbauan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), dalam acara Temu Tani dan Rakernas HKTI di Balai Besar Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (BBPMKP) Ciawi, Rabu (3/12).
“Kami harapkan negara hadir melalui langkah cepat pemulihan lahan pertanian, penyediaan benih, pupuk, serta pendampingan agar para petani dapat kembali bangkit,” ujar Titiek.
Titiek menilai bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera dan Aceh tidak hanya dipicu faktor iklim, tetapi juga kerusakan lingkungan. Dia menyebut DPR saat ini tengah merancang perubahan Undang-Undang Kehutanan, yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026.
“Rancangan undang-undang kehutanan menjadi pembahasan penting. Banyak petani dan masyarakat adat hidup berdampingan dengan kawasan hutan dan menjaga ekosistem untuk mempertahankan keanekaragaman hayati,” kata dia.
Menurut Titiek, bencana di Sumatera membuktikan bahwa hutan adalah penyangga kehidupan. Dia menambahkan, petani yang hidup di sekitar atau dalam kawasan hutan juga kerap berhadapan dengan konflik teritorial.
“Saya saat ini juga menjadi anggota panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang mengupayakan solusi bagi persoalan tersebut,” kata Titiek.
Selain revisi UU Kehutanan, DPR RI juga akan merevisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan agar sesuai perkembangan zaman.
“Komisi IV DPR RI bersama pemerintah menempatkan revisi Undang-Undang Pangan sebagai Prolegnas 2026. Rancangan ini harus mampu menjawab tantangan masa depan,” kata Titiek
Dia menegaskan, kehutanan dan pangan bukan dua sektor yang terpisah, karena keduanya saling menentukan keselamatan ekologi dan keberlanjutan produksi pangan nasional.
Melalui Temu Tani Nasional 2025 dan Rakernas HKTI, Titiek mengajak HKTI menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan pangan dan kehutanan agar petani semakin makmur.
“Komisi IV DPR RI akan terus membuka ruang dialog dengan HKTI, asosiasi tani, dan seluruh pemangku kepentingan. Kita harus memastikan suara petani bukan hanya didengar, tetapi diwujudkan dalam kebijakan konkret,” tegas dia.
Reporter: Supianto
