Industri kelapa sawit nasional sedang tidak baik-baik saja. Penertiban kawasan hutan yang digencarkan pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tak lagi berhenti sebagai urusan hukum administrasi. Di balik tabel denda dan rumus perhitungan yang tampak teknokratis, tersimpan ancaman paling menakutkan bagi korporasi: pailit. Nilai denda kerap jauh melampaui nilai aset buku perusahaan.
Skema denda administratif yang diterapkan pemerintah, merujuk Undang-Undang Cipta Kerja beserta aturan turunannya, menetapkan tarif sekitar Rp25 juta per hektare untuk kebun sawit yang dinilai berada secara ilegal di kawasan hutan. Perhitungannya sederhana: luas pelanggaran dikalikan jangka waktu pelanggaran, lalu dikalikan tarif denda. Namun hasilnya mencengangkan. Dalam banyak kasus, angka denda melonjak bukan lagi ratusan miliar, melainkan triliunan rupiah.
Bagi sebagian besar perusahaan, angka itu bukan sekadar berat, melainkan mustahil dibayar.
“Dalam kondisi seperti ini, korporasi menjadi sulit memenuhi kewajibannya. Risiko paling nyata adalah gagal bayar, yang hampir pasti diikuti pemutusan hubungan kerja besar-besaran,” kata Yuli Swasono, S.H., M.H., CLA, advokat, kurator, dan pengurus kepailitan, sekaligus Konsultan Hukum Pasar Modal dan Sekretaris Perkumpulan ESG Indonesia.
Menurut Yuli, dari sudut pandang hukum dan bisnis, membayar denda yang nilainya melebihi total kekayaan perusahaan justru tidak rasional. “Pembayaran seperti itu melanggar prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas serta berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang berdampak direksi bisa digugat atau dipidana karena dianggap merugikan perusahaan,” ujarnya.
Skala persoalan ini tercermin dari data yang beredar. Puluhan korporasi sawit dan tambang disebut telah dikenai kewajiban denda dengan total nilai mencapai puluhan triliun rupiah. Sebanyak 71 perusahaan, misalnya, dikabarkan harus menanggung denda sekitar Rp38,6 triliun. Pemerintah bahkan memproyeksikan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penertiban kawasan hutan bisa menembus Rp100 triliun.
Angka-angka itu tampak heroik di atas kertas fiskal. Namun di ruang rapat direksi, ia berubah menjadi mimpi buruk.
“Ketika negara menagih dengan angka yang sudah di luar nalar ekonomi, konsekuensinya hampir pasti gagal bayar massal,” kata Yuli. “Dalam hukum kepailitan, mekanismenya jelas. Jika utang jatuh tempo dan tidak mampu dibayar, maka ancaman kebangkrutan merupakan realitas yang harus dijalani.”
Situasi makin rumit karena denda dinilai bersifat retroaktif. Banyak kebun sawit telah beroperasi belasan hingga puluhan tahun, sebagian mengantongi izin pemerintah daerah, sebagian lain berada dalam wilayah abu-abu tata ruang. Ketika kebijakan berubah dan kawasan tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan, perusahaan dipaksa menanggung beban masa lalu dengan standar hukum hari ini.
“Ini menciptakan ketidakpastian hukum yang ekstrem,” ujar Yuli. “Pelaku usaha tidak hanya dihukum atas tindakan hari ini, tetapi juga atas sejarah kebijakan yang sebelumnya difasilitasi negara.”
Penegakan hukum lingkungan, menurut Yuli, memang penting. Namun ia mengingatkan agar negara tidak mengabaikan prinsip kepastian dan keadilan hukum. Pendekatan denda seragam tanpa mempertimbangkan kondisi riil perusahaan berpotensi melanggar asas proporsionalitas. “Hukum administrasi tidak hanya soal menghukum, tetapi juga menimbang keseimbangan antara tujuan negara dan kemampuan subjek hukum,” katanya.
Dalam praktiknya, ketika perusahaan dinyatakan gagal bayar (pailit), maka seluruh aset dapat disita umum oleh kurator. Kewajiban pembayaran denda negara masuk dalam antrean bersama kreditur lain. Negara tidak lagi menjadi penagih tunggal, melainkan salah satu pihak yang harus berbagi hasil lelang atas harta debitor likuidasi—yang sering kali jauh dari cukup untuk menutup seluruh kewajiban.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai situasi ini berbahaya bagi stabilitas ekonomi daerah. “Industri sawit adalah tulang punggung ekonomi di banyak wilayah. Jika pailit terjadi secara masif, dampaknya menjalar ke mana-mana,” katanya.
Menurut Bhima, efek domino kepailitan bisa memicu kontraksi ekonomi lokal. PHK massal menurunkan daya beli, petani plasma kehilangan pembeli tandan buah segar, dan pemerintah daerah kehilangan sumber pajak. “Ini krisis struktural, bukan sekadar masalah korporasi,” ujarnya.
Yuli menambahkan, dalam satu perusahaan sawit besar, dampak sosialnya bisa melibatkan puluhan ribu orang. “Ini bukan hanya soal bangkrutnya satu badan usaha, tetapi runtuhnya satu ekosistem ekonomi,” katanya.
Ironisnya, kebijakan yang dirancang untuk menegakkan prinsip lingkungan dan tata kelola berkelanjutan justru berisiko memicu krisis sosial baru. Gelombang pailit berpotensi melahirkan PHK massal, konflik lahan, serta instabilitas ekonomi di sentra-sentra produksi sawit.
Menurut Yuli, pemerintah seharusnya membedakan antara penegakan hukum dan pemusnahan sektor strategis. Penertiban kawasan hutan memang diperlukan, tetapi instrumennya harus cerdas. “Kalau pendekatannya semata-mata fiskal dan represif, negara justru menghancurkan basis industrinya sendiri,” katanya.
Ia menilai opsi seperti skema pembayaran bertahap, restrukturisasi kewajiban, atau konversi sanksi ke program pemulihan lingkungan bisa menjadi jalan tengah. Negara tetap memperoleh kepastian hukum dan perbaikan lingkungan, sementara industri tidak langsung mati.
Tanpa perhitungan kemampuan bayar, Yuli menegaskan, kebijakan denda raksasa hanya akan mempercepat kehancuran. “Kalau pendekatannya hanya menghukum tanpa menghitung realitas ekonomi, negara sedang menyiapkan kuburan bagi industri sawitnya sendiri,” ujarnya.
Di tengah ambisi besar menertibkan kawasan hutan, pemerintah kini berhadapan dengan paradoks kebijakan. Denda raksasa yang dirancang sebagai efek jera berpotensi berubah menjadi palu godam yang menghantam industri strategis nasional. Ketika membayar berarti bunuh diri korporasi, maka diperlukan mitigasi hukum yang minim risiko guna menjadi jalan keluar paling rasional dari kebijakan yang tak memberi ruang bernapas.
Bom waktu itu kini terus berdetak. Yang dipertaruhkan bukan hanya nasib korporasi, melainkan masa depan ekonomi di banyak wilayah penghasil sawit.
