Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa impor beras tidak boleh dilakukan karena Indonesia telah swasembada dan stok nasional melimpah.
“Tidak boleh impor beras, kita sudah swasembada,” tegas Amran setelah mengisi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau pada Senin (19/1).
Amran menjelaskan produksi beras petani dalam negeri sedang melimpah. Menurutnya, membuka impor di tengah kondisi ini sama saja mengabaikan jerih payah petani.
“Tolong jangan mempermainkan nasib rakyat. Itu ada petani padi 115 juta orang. Masa tega menzalimi orang kecil. Presiden kita sudah mengumumkan bahwa kita swasembada. Ini panglima tertinggi sudah nyatakan Indonesia swasembada,” ujar Amran.
Indonesia kembali menargetkan tanpa impor beras tahun ini. Total kebutuhan konsumsi beras setahun 31,1 juta ton masih dapat dipenuhi dengan proyeksi produksi beras tahun ini yang diperkirakan dapat mencapai 34,76 juta ton.Â
Surplus produksi terhadap konsumsi tersebut semakin kuat dengan carry over stock beras dari tahun 2025 yang menjadi stok awal di tahun 2026 di angka 12,4 juta ton. Dengan begitu, diestimasikan stok beras secara nasional hingga akhir tahun 2026 masih dapat berada di angka 16,1 juta ton.
Terkait nihilnya impor beras, pemerintah telah memutuskan peniadaan impor beras konsumsi umum dan bahan baku industri di tahun 2026. Dalam Neraca Komoditas (NK) Tahun 2026 yang diketok akhir Desember 2025 lalu, tidak ada kesepakatan terkait kuota impor beras umum. Ini juga termasuk tidak adanya kuota impor beras untuk bahan baku industri.
Adapun beras bahan baku industri yang dimaksud yakni beras pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen dan beras ketan pecah dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen juga.
Dengan tidak adanya impor beras bahan baku industri di 2026, pemerintah mendorong pelaku usaha agar dapat mengoptimalkan bahan baku lokal berupa beras pecah dan beras ketan pecah.Â
Lebih jauh, Amrant menjelaskan kondisi harga beras yang masih berfluktuasi meskipun stok berlimpah, semata-mata karena faktor biaya distribusi. Kendati demikian, dia menekankan komoditas beras sudah tidak lagi menjadi penyumbang inflasi secara nasional.
“Itu harga (beras) karena distribusi. Tetapi harga sekarang, bukan beras penyumbang inflasi. Saya ulangi, bukan beras penyumbang inflasi, yang biasanya penyumbang inflasi tertinggi. Toh ada yang naik, iya. Tetapi sekarang kita, stok kita banyak,” urai Amran.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan inflasi beras secara bulanan di tingkat eceran sepanjang tahun 2025 lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat pada titik puncak inflasi di 2025 yang berada di level 1,35 persen saja yang terjadi di Juli 2025.
Sementara, titik puncak inflasi beras di tahun 2023 dan 2024 bahkan pernah mencapai masing-masing di September 2023 dengan 5,61 persen dan Februari 2024 dengan 5,32 persen. Inflasi beras secara bulanan di tahun 2025 pun ditutup dengan level yang sangat baik di 0,18 persen pada Desember 2025.
Di sisi lain, rerata inflasi beras secara bulanan selama setahun di 2025 juga cukup melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rerata pada 2025 berada di angka 0,30 persen, sedangkan pada 2023 berada di level 1,34 persen dan 2022 di 0,51 persen.Â
Hal ini menggambarkan kondisi perberasan nasional di 2025 lebih terkendali dan stabil tanpa implikasi terhadap inflasi yang signifikan.
Reporter: Supianto
