Bulog Ajak Media Nasional Lihat Kualitas Beras di Gudang

Perum Bulog mengundang media nasional untuk meninjau langsung Gudang dan Sentra Pengolahan Beras Bulog di Sunter, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan menunjukkan secara langsung proses perawatan beras sebagai bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kualitas beras yang dikelola.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa jajaran Bulog secara konsisten melaksanakan pemeriksaan beras mulai dari harian, mingguan, bulanan hingga triwulanan.

Proses ini dilakukan untuk menjaga kualitas beras agar tetap baik sepanjang penyimpanan. Dengan adanya perawatan yang ketat, Bulog ingin memastikan masyarakat memperoleh beras yang sehat dan layak konsumsi.

Ia menegaskan bahwa Bulog berperan sebagai operator pelaksana kebijakan pangan, sementara regulasi ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Bulog menyiapkan beras sesuai dengan penugasan pemerintah, baik beras medium dengan broken (beras pecah) maksimal 25 persen maupun beras premium dengan broken maksimal 15 persen.

Saat ini, kapasitas Gudang Bulog di Jakarta mencapai 355.200 ton, tersebar di 74 gudang dengan kapasitas masing-masing sekitar 3.000 ton. Stok yang disimpan di Jakarta merupakan bagian dari total cadangan beras pemerintah sebesar 3,9 juta ton. 

Rizal menambahkan, penyaluran beras dilakukan secara masif melalui berbagai jalur, mulai dari pedagang pasar tradisional, koperasi, lembaga pemerintah, sinergi dengan TNI-Polri, hingga outlet binaan BUMN, RPK, serta ritel modern.

“Kolaborasi dengan berbagai pihak ini memungkinkan Bulog mempercepat distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Proses pemeliharaan yang dilakukan Bulog meliputi pemeriksaan awal beras saat pemasukan di gudang dan kualitas beras secara berkala, menjaga sanitasi gudang, spraying, hingga fumigasi apabila ditemukan indikasi serangan hama.

Selain itu, dalam proses pengeluaran, Bulog menerapkan prinsip FIFO (First In, First Out) dan FEFO (First Expired First Out) dari gudang. 

Namun dalam praktiknya, penyaluran juga memperhatikan kondisi nyata kualitas beras, sehingga apabila ditemukan penurunan mutu, segera dilakukan tindakan seperti fumigasi ulang, pemisahan, hingga pengolahan kembali dengan mesin pemilah modern untuk memastikan hanya beras layak konsumsi yang disalurkan kepada masyarakat.

Rizal menekankan, beras yang tidak lagi layak konsumsi tidak serta-merta dibuang, melainkan setelah rangkaian SOP yang ketat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan industri lain seperti pakan. Dengan demikian, setiap butir beras tetap bernilai guna dan tidak terbuang sia-sia.

Hingga saat ini, Bulog telah menyalurkan beras SPHP lebih dari 327 ribu ton dari total penugasan 1,5 juta ton, dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, BUMN, serta para pengecer di pasar.

“Prinsip kami jelas, negara harus memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Maka Bulog menjaga kualitas beras dengan pemeliharaan ketat agar beras yang diterima masyarakat benar-benar layak konsumsi dan sehat,” tegas Rizal.

Menutup pernyatannya, Rizal menegaskan bahwa Bulog akan terus menjaga kualitas beras, nama baik negara, dan berkomitmen penuh memberikan yang terbaik bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bapanas di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025), Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menyoroti kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terkait pengelolaan cadangan beras pemerintah. 

Ia menilai strategi penyimpanan beras justru bisa merugikan negara.

Titiek menegaskan, stok beras yang menumpuk terlalu lama di gudang Bulog berisiko menurunkan kualitas dan akhirnya terbuang sia-sia. Kondisi ini, katanya, bukan hanya tidak efektif tetapi juga bisa menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar.

“Sejak Februari saya sudah berulang kali mengingatkan, stok beras di Bulog jangan hanya ditahan. Beras harus berputar, tidak boleh disimpan lebih dari setahun. Kalau sampai 100 ribu ton rusak, kerugian negara bisa mencapai Rp 1,2 triliun,” tegas Titiek