Kantor Staf Presiden (KSP) mengungkapkan adanya ketidaktepatan alokasi pompa dalam program pompanisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan).
Demikian disampaikan Deputi III Bidang Perekonomian KSP, Edy Priyono pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024, Jakarta, Senin (5/8).
Dalam kunjungan lapangan ke Temanggung, Jawa Tengah, Edy menemukan potensi ketidaktepatan dalam alokasi pompa yang disalurkan melalui program pompanisasi.
“Kami ada temuan ketika berdialog dengan petugas di lapangan, khususnya Pak Danramil kami mendapatkan laporan bahwa alokasi atau penyaluran pompa dalam program pompanisasi ini dikhawatirkan ada beberapa yang tidak tepat sasaran,” kata dia.
Kekhawatiran itu bermula, ketika Edy bersama timnya sedang melakukan kunjungan ke Kecamatan Bansari, Temanggung yang merupakan dataran tinggi.
“Di situ hampir tidak ada sawah karena yang banyak ditanam itu adalah komoditas hortikultura, ada cabai, kemudian ada tembakau, kemudian ada bawang, bawang merah dan sebagainya tidak ada sawah di situ. Nah, tetapi mendapatkan jatah pompa,” ungkap dia.
Karena itu, dia meminta kepada Kementan serta TNI dan Polri yang bekerja sama dalam program tersebut untuk menyediakan petunjuk pelaksanaan (juklak) mengenai penyaluran pompa agar lebih tepat sasaran.
“Kalau kami sarankan sih ada ini ya, ada mekanisme untuk menyalurkan ke daerah yang lebih membutuhkan. Nah karena kami tidak tahu terserah apakah yang seperti ini hanya terjadi di Temanggung ataukah juga di daerah lain, kami khawatir juga terjadi di daerah lain,” kata dia.
Edy menyayangkan jika program pompanisasi, yang merupakan bagian dari perluasan area tanam, mengalami kesalahan alokasi, karena hal ini dapat berdampak negatif terhadap efektivitas program tersebut.
“Sayang sekali nanti kalau program pomanisasi yang merupakan bagian dari perluasan area tanam ini kemudian terjadi kesalahan alokasi,” pungkas Edy.
Untuk diketahui, pompanisasi merupakan program yang digalakkan Kementan di bawah Komando Andi Amran Sulaiam untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) nasional.
