Pemerintah Indonesia mengekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun. Sebelumnya, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan menambah volume pupuk untuk petani nasional.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, Rabu (14/5).
Mentan Amran mengatakan ekspor perdana tersebut mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor itu merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujar Mentan Amran.
Di dalam negeri, Mentan Amran mengatakan pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.
Selain Australia, lanjut Mentan Amran, sejumlah juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia, seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.
“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, mengapresiasi kerja sama sektor pupuk antara Indonesia dan Australia yang dinilai semakin memperkuat hubungan kedua negara.
“Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.
Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.
“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan,” katanya.
Keberhasilan Ekspor Pupuk
Mentan Amran mengatakan keberhasilan ekspor pupuk tidak terlepas dari berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Pemerintah mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Pemerintah juga memangkas 145 regulasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran disederhanakan melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Selain itu, pemerintah mereformasi mekanisme subsidi pupuk dengan menghapus sejumlah komponen inefisiensi, seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Langkah tersebut diproyeksikan menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Di sisi industri, pemerintah juga mendorong revitalisasi tujuh proyek strategis pupuk nasional dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun yang melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Biaya produksi pupuk dari pabrik baru tercatat sekitar 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Melalui reformasi subsidi dan revitalisasi industri tersebut, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai 2035 serta menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
