Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyatakan dukungan penuh upanya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memberantas praktik mafia beras fortifikasi yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyullah Cokro usai menghadiri diskusi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan sejumlah organisasi kepemudaan, pelajar, serta mahasiswa di kawasan Kalibata, Minggu (3/8).
Cokro menilai dialog tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk memahami berbagai persoalan yang tengah dihadapi bangsa sekaligus menyampaikan pandangan, kritik, dan hasil kajian secara langsung kepada pemerintah.
“Dari diskusi ini kami menemukan titik temu bahwasanya ada hal yang harus kita perjuangkan, ada hal yang harus kita perangi, termasuk sudah terlalu lama mafia-mafia hidup dan numpang di negara dan bangsa ini. Untuk saat ini harus kita hadapi bersama,” ujar Cokro.
Menurut dia, generasi muda akan terus berada di garis depan dalam mengawal cita-cita besar bangsa dan mendukung setiap upaya pemberantasan praktik yang merugikan kepentingan masyarakat.
“Kita bukan di belakang ataupun di bawah individu personal tidak, tetapi cita-cita besar bangsa ini harus kita perjuangkan bersama-sama dan mafia harus kita berantas bersama-sama,” tegas dia.
Diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan Polri, dan instansi terkait masih mendalami dugaan penyimpangan peredaran beras fortifikasi.
Berdasarkan hasil sementara pengujian laboratorium terhadap sampel dari sejumlah daerah, sekitar 80 persen produk yang diperiksa diduga tidak memenuhi standar beras fortifikasi meski dipasarkan dengan label fortifikasi.
Bahkan, Mentan Amran menyebut terdapat beras yang dijual dengan harga hingga Rp42.000 per kilogram, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan beras biasa, bukan beras fortifikasi.
“Kami sudah periksa, ini kita proses. Satu-dua minggu ke depan kita tindak tegas dan tidak ada kompromi. Itu perintah Presiden,” kata Mentan Amran.
Menurut Mentan Amran, beras fortifikasi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat dengan tambahan vitamin untuk membantu pemenuhan gizi, bukan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan melalui pelabelan yang tidak sesuai.
“Ini beras biasa tidak ada kandungan. Fortifikasi itu diberi vitamin B, B12, diberi vitamin-vitamin untuk stunting. Itu untuk rakyat kecil, tapi dijual rata-rata Rp 22.000 per kilogram, bahkan ada yang dijual Rp42.000,” imbuh Mentan Amran.
Reporter: Supianto
