Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam memberantas mafia beras meski dirinya kerap menjadi sasaran serangan di media sosial. Menurut dia, praktik mafia pangan telah merampas hak masyarakat melalui penjualan beras yang tidak sesuai mutu dengan harga tinggi.
Mentan Amran mengungkapkan pemerintah telah bekerja keras mewujudkan swasembada pangan. Namun, ketika harga beras mengalami kenaikan akibat ulah mafia, pemerintah justru menjadi sasaran kritik, sementara para pelaku tetap meraup keuntungan besar.
“Kami sudah kerja siang malam untuk swasembada. Harga naik, kami yang dibully, sementara mafianya aman-aman saja. Mereka untung triliunan, tetapi yang diserang justru kami,” kata dia.
Mentan Amran bahkan menduga sebagian serangan di media sosial dapat berasal dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mafia pangan. Meski demikian, dia menegaskan hal tersebut tidak akan menghentikan langkah pemerintah dalam menindak pelaku.
Mentan Amran juga memaparkan perkembangan penanganan kasus mafia pangan. Hingga saat ini, terdapat 39 tersangka dari 38 perkara yang telah ditangani aparat penegak hukum. Sejumlah kasus bahkan telah memasuki tahap persidangan.
“Kalau ada yang bertanya mana tersangkanya, ada 39 tersangka dari 38 perkara. Beberapa sudah di pengadilan,” ujar dia.
Menurut Mentan Amran, keberhasilan penindakan tersebut turut menekan praktik pelanggaran pada peredaran beras premium. Dia menyebut saat ini hanya tersisa dua perkara dengan satu tersangka yang masih diproses pada 2026.
Lebih lanjut, Mentan Amran menegaskan, substansi pemberantasan mafia beras bukan semata soal besarnya nilai kerugian negara, melainkan upaya melindungi hak masyarakat sebagai konsumen.
Dia mencontohkan praktik penjualan beras berkualitas rendah atau tidak sesuai standar dengan harga tinggi. Menurut dia, tindakan tersebut merupakan bentuk perampasan hak rakyat karena masyarakat membayar mahal untuk produk yang tidak sesuai kualitas.
“Substansinya bukan soal angkanya, tetapi karena mafia telah merampas hak rakyat. Beras dengan kualitas tertentu seharusnya dijual sesuai harganya, tetapi dijual jauh lebih mahal. Itu yang tidak boleh dibiarkan,” tegas dia.
Karena itu, pria yang berdarah Bugis itu memastikan pemerintah akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap praktik mafia pangan agar distribusi dan perdagangan beras berjalan sesuai ketentuan serta tidak merugikan masyarakat.
Reporter: Supianto
