Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi berkomitmen menguatkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) guna mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti bencana alam.
Langkah ini diambil untuk memastikan ketahanan pangan di Indonesia tetap terjaga, khususnya dalam menghadapi potensi bencana alam, seperti banjir besar yang diprediksi dapat melanda wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Arief menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang cukup untuk mengantisipasi kemungkinan bencana alam. Saat ini, stok beras yang tersimpan di Gudang Bulog Jakarta mencapai 280 ribu ton.
“Kita tidak berharap bencana terjadi. Mari kita berdoa semuanya baik-baik saja. Tapi kita telah bersiap dari segi pangan. Seperti kemarin untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi, kita minta Bulog untuk menyalurkan,” ungkap Arief selepas meninjau Pasar Kebayoran Lama, Jakarta pada Jumat (6/12).
Menurut Arief, pemerintah saat ini sudah punya sistem khusus untuk bencana. Begitu ada bencana, Pemerintah Daerah (Pemda) bersurat ke Bapanas mengenai bantuan pangan beras.
“Begitu ada bencana, Pemda bersurat ke Badan Pangan Nasional mengenai bantuan pangan beras. Setelah itu diverifikasi, dan Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk penyaluran,” ungkapnya.
Selain itu, bantuan lainnya akan disalurkan oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Sosial (Kemenso), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan instansi lainnya yang turut berperan dalam penanggulangan bencana.
Sebagai contoh, dalam rangka membantu penanggulangan bencana akibat erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CPP dalam bentuk beras sebanyak 63.979 kg.
“Beras tersebut diperuntukkan bagi 5.816 jiwa dengan alokasi 250 gram per orang per hari selama 44 hari,” jelas Arief.
Di samping itu, Bulog juga diminta mempercepat penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga alokasi bulan Desember, khusus bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki Laki.
Penggunaan CPP untuk bencana dan keadaan darurat seperti ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022. Sementara teknis penyalurannya diperincikan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 30 Tahun 2023.
Di sisi lain, dia juga mengajak pemerintah daerah untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), sehingga ketahanan pangan secara nasional dapat semakin kuat. Adapun tata cara perhitungan jumlah CPPD dalam bentuk beras telah diatur dalam Perbadan Nomor 15 Tahun 2023.
“Perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan seluruh pemerintah daerah, kita harus punya CPPD. Sebagai referensi di Jakarta punya Food Station, di situ ada cadangan beras. Lalu Pasar Jaya di beberapa pasarnya sudah memiliki cold storage untuk memperpanjang shelf life,” ujar Arief.
“Jadi stok itu tidak bisa sekali datang, lalu habis. Kita harus punya buffer dan kita cadangkan. Nantinya secara keseluruhan indeks ketahanan pangan secara nasional itu akan naik. Begitu ketahanan pangan jadi lebih tinggi, harga bisa stabil seperti hari ini,” pungkasnya.
