Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) secara resmi menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan beras sebagai stimulus ekonomi bagi masyarakat. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 tertanggal 4 Juli 2025.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menyatakan bahwa penugasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diberikan untuk bantuan pangan beras kepada 18.277.083 penerima manfaat, masing-masing sebanyak 10 kilogram per bulan. Dengan alokasi selama dua bulan, yakni Juni dan Juli, penyalurannya dilakukan secara one shoot atau satu kali salur.
“Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional kepada Bulog. Insyaallah, beras yang disalurkan merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga oleh Bulog,” ujar Arief di Jakarta, Sabtu (5/7).
Ia menjelaskan, proses bantuan pangan beras tersebut memang memerlukan waktu karena Badan Pangan Nasional baru dapat memberikan penugasan setelah menerima Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dari Kementerian Keuangan.
“Ini perlu kami jelaskan, karena penugasan hanya dapat diterbitkan setelah ABT masuk ke anggaran kami. Hal ini juga merupakan bagian dari rekomendasi perbaikan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” sambungnya.
Untuk diketahui, dalam surat penugasan 170/TS.03.03/K/7/2025 dilampirkan juga Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 206, 212, dan 213 Tahun 2025. Ketiga beleid itu memuat Petunjuk Teknis Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan Beras Tahun 2025, Jenis dan Jumlah CPP serta Waktu Pelaksanaan Penyaluran CPP, dan Penerima Bantuan Pangan Beras Periode Juni dan Juli 2025.
Arief menjelaskan data Penerima Bantuan Pangan (PBP) sejumlah 18.277.083 tersebar di 38 provinsi se-Indonesia. Database PBP bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Jika pada saat penyaluran terdapat penggantian PBP, maka dapat dilakukan menggunakan data cadangan yang disediakan sebanyak 4.000.000 PBP.
“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pangan beras, tentu Badan Pangan Nasional dan Bulog akan melibatkan pemerintah daerah, Polri, dan TNI. Ini karena setiap daerah punya kekhasan dan tantangan masing-masing. Namun pemerintah optimis mampu mengatasi semua itu secara kolaboratif,” kata Arief.
Sebagai informasi, program prorakyat ini merupakan semangat keberlanjutan yang diusung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dengan memasifkan bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, diyakini dapat meredam inflasi dan mengungkit ekonomi.
Dampak baik tersebut terlihat selama tahun 2023 dan 2024. Dalam catatan BPS, kala itu inflasi beras di September 2023 melaju hingga menyentuh 5,61 persen. Setelah ada penggelontoran bantuan pangan beras, di Desember 2023 melandai ke 0,48 persen.
Idem pula di 2024. Pada Februari 2024 dibuka dengan inflasi beras di level 5,32 persen dan menjadi yang tertinggi di tahun tersebut. Program bantuan pangan beras kembali dilanjutkan hingga alokasi 9 bulan. Alhasil, inflasi beras di Desember 2024 berhasil meredam menjadi 0,1 persen saja.
Untuk tahun 2025, inflasi beras di Juni 2025 dilaporkan BPS mulai meninggi. Sebelumnya di Januari 2025 hanya 0,36 persen, sementara di Juni 2025 bergerak naik ke 1 persen. Dengan begitu, penyaluran kembali bantuan pangan beras mulai Juli 2025 menjadi langkah tepat pemerintah dalam mengintervensi volatilitas perberasan nasional.
