Perum Bulog menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan strategis nasional menjelang Ramadan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta (3/2).
Rizal menegaskan kesiapan Bulog dalam melaksanakan seluruh penugasan pemerintah, baik dalam penyaluran bantuan pangan maupun pengamanan harga minyak goreng Minyakita di tingkat konsumen.
Terkait distribusi minyak goreng melalui skema Domestic Market Obligation (DMO), Rizal menjelaskan bahwa alokasi DMO sebesar 30 persen dari total pasokan nasional dibagi kepada BUMN pangan, dengan porsi 70 persen untuk Bulog, 20 persen ID FOOD, dan 10 persen Agrinas Palma.
“Dalam skema tersebut, Bulog memperoleh pasokan sekitar 30 ribu kiloliter per bulan. Pada periode sebelumnya, penyaluran telah mencapai sekitar 21,8 ribu kiloliter, dan pada Februari ini pasokan kembali disiapkan sebesar 30 ribu kiloliter untuk disalurkan, terutama ke pengecer dan pasar SP2KP, agar harga tetap stabil,” ujar Rizal kepada wartawan usai RDP.
Menghadapi Ramadan dan Idulfitri, Rizal menegaskan Bulog akan menerapkan pola pengamanan pasar yang sama seperti saat Natal dan Tahun Baru, dengan turun langsung ke lapangan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan.
Diketahui, Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan menyalurkan kembali bantuan pangan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter MinyaKita kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk alokasi Februari dan Maret 2026.
Perum Bulog menyatakan siap melaksanakan penugasan tersebut. Untuk dua bulan penyaluran, Bulog akan menyalurkan sekitar 664,8 ribu ton beras dan 132,9 ribu kiloliter minyak goreng, sebagai bagian dari stimulus ekonomi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan hingga Idulfitri.
“Bulog telah menyiapkan stok dan kesiapan operasional agar bantuan pangan dapat tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” tegas Rizal.
Diketahui dalam rapat ini, Komisi IV DPR RI meminta agar kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan berkelanjutan, khususnya selama periode HBKN.
Komisi IV DPR RI juga meminta optimalisasi pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Program Gerakan Pangan Murah sebagai instrumen utama pengendalian harga, terutama di wilayah rawan pasokan dan daerah terdampak bencana.
Selain itu, penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, BUMN pangan, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum dinilai penting untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit dan menekan disparitas harga antarwilayah.
Dalam forum tersebut, Komisi IV juga meminta Pemerintah melalui Perum BULOG untuk segera merealisasikan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng/Minyakita pada Februari dan Maret 2026.
Dengan sinergi pemerintah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan, Perum BULOG berkomitmen terus menjalankan perannya sebagai penyangga pangan nasional untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Reporter: Supianto
