Gejolak besar kembali mengguncang pasar minyak nabati dunia. Lonjakan produksi sawit Indonesia dan Malaysia yang datang “di luar ekspektasi” membuat harga kembali tertekan. Sinyal itu disampaikan CEO Westbury Group, Abdul Rasheed Jan Mohammad, dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Jumat (14/11).
“Pasar menghadapi gejolak besar karena peningkatan produksi di Malaysia dan Indonesia, yang tidak diantisipasi sebagian besar pelaku,” ujarnya membuka presentasi.
Menurut Jan Mohammad, ketidakpastian makin tebal akibat belum tegasnya arah kebijakan biodiesel Indonesia. Pertanyaan mengenai implementasi B50 masih menggantung, sementara perang tarif antara negara-negara besar terus mengacaukan proyeksi jangka pendek maupun panjang.
“Kebijakan B50 masih ambigu. Perang tarif masih menjadi faktor dominan,” kata dia.
Dari sudut konsumsi, Pakistan—pasar utama minyak sawit Indonesia—sedang menghadapi ketergantungan impor yang kian besar. Konsumsi per kapita mencapai 18 kilogram, dengan total kebutuhan nasional 4,5 juta ton, sementara produksi domestik tak lebih dari 0,5 juta ton.
Hingga Oktober, Pakistan sudah mengimpor 3 juta ton minyak nabati. Angka itu diperkirakan naik menjadi 3,4–3,5 juta ton sepanjang tahun, atau meningkat 12 persen dibanding tahun lalu.
“Indonesia tetap menjadi pemasok utama, dengan pangsa sekitar 90 persen selama empat tahun terakhir,” ucap Jan Mohammad. Namun struktur tarif Pakistan membuat industri penyulingan tak mampu memanfaatkan CPO karena tidak kompetitif.
Pakistan juga sempat melarang masuknya kedelai dan kanola GMO selama dua tahun, hingga memicu lonjakan harga impor. Setelah larangan dicabut awal 2025, impor kedelai dari AS dan Brasil langsung mencapai 1,75 juta ton.
Jan Mohammad menekankan bahwa kebijakan B50 Indonesia akan menjadi faktor paling menentukan pasokan global.
“Pertanyaannya, apakah perlu B50 ketika harga minyak mentah lemah? Dan apakah minyak sawit harus diprioritaskan untuk pangan atau bahan bakar?” ujarnya. Bila B50 dijalankan penuh, ia memperingatkan negara pengimpor seperti Pakistan akan menghadapi pasokan yang lebih ketat.
Berbeda dengan lonjakan produksi tahun ini, proyeksi jangka menengah justru menunjukkan pelemahan. Analis LSEG Singapore, Kian Pang Tan, menyebut produksi sawit ASEAN pada musim 2025–2026 diperkirakan merosot akibat kombinasi pohon tua, replanting lambat, cuaca kering, dan tekanan geopolitik.
Ia menyebut perlambatan ekonomi global turut menambah tekanan, dengan proyeksi IMF:
– Tiongkok turun ke 4,2% pada 2026
– India 6,2%
– Uni Eropa 1,1%
“Tarif AS dan ketegangan dagang dengan Tiongkok mengganggu arus perdagangan internasional,” ujar Tan.
Indonesia diprediksi mengalami penurunan produksi karena faktor struktural yang belum tertangani, sementara Malaysia turun tipis ke 19,2 juta ton. Thailand justru naik tipis ke 3,58 juta ton, berpotensi mencetak rekor baru.
Kemarau Mei–Juli disebut memberi dampak besar di Aceh dan Sumatra Utara, wilayah penyumbang 14 persen produksi nasional. La Niña yang berkembang berpotensi menciptakan banjir lokal dan mengganggu panen akhir tahun.
Dari sisi pasar, implementasi B50 diprediksi memotong pasokan ekspor Indonesia hingga 1,5–3 juta ton. Konsumsi domestik naik 1–3 juta ton, sebagian besar terserap program biodiesel.
“B50 dapat meningkatkan kebutuhan biofuel menjadi 19–20 juta kiloliter, dari 15,6 juta saat ini,” kata Tan.
Situasi itu membuka ruang bagi Malaysia untuk menambah ekspor hingga 1 juta ton, meski ekspor negara itu sempat turun 9,5 persen tahun ini karena harga RBD lebih tinggi dari produk Indonesia.
Dinamika perdagangan global diperuncing oleh strategi agresif Malaysia di pasar Amerika Serikat. Analis Bloomberg, Alvin Tai, mengungkap Malaysia sudah mengamankan fasilitas perdagangan dengan tarif lebih rendah ke AS, sementara negosiasi Indonesia masih tertunda.
Malaysia mendapat tarif bea masuk 19 persen dan tarif nol untuk sejumlah komoditas seperti sawit, kakao, dan karet. Namun sebagai imbalan, Malaysia diwajibkan membeli semikonduktor, peralatan kedirgantaraan, hingga pusat data senilai USD 150 miliar dalam lima tahun.
Indonesia, sebaliknya, baru menerima kerangka awal: komitmen pembelian USD 15 miliar energi per tahun, USD 4,5 miliar produk pertanian, serta pembelian 50 pesawat Boeing. AS juga meminta Indonesia menghapus tarif 99 persen produk makanan dan pertanian, serta membuka hambatan non-tarif.
“Hambatan non-tarif adalah yang paling krusial,” kata Alvin. Tanpa proteksi, produk pertanian AS seperti jagung akan masuk lebih bebas. Jagung lokal saat ini diperdagangkan dengan premi hingga 150 persen di atas harga global.
Di sisi ekspor, posisi Indonesia ke AS memang melemah. Pada 2024, ekspor sawit Indonesia ke AS mencapai 1,54 juta ton. Namun tujuh bulan pertama tahun ini sudah turun 25,8 persen. Malaysia memanfaatkan momentum: ekspornya hampir menyamai total ekspor tahun lalu hanya dalam tujuh bulan.
“Setiap penurunan pengiriman dari Indonesia, Malaysia mengisinya,” ujar Alvin.
Paradoks lain muncul di pasar energi AS. Kapasitas penghancuran kedelai naik, tetapi tetap tidak cukup memenuhi kebutuhan renewable diesel yang melonjak. Kekurangan bahan baku mencapai 4 miliar pon, meski Kanada dan Meksiko ikut memasok. Celah ini seharusnya membuka ruang bagi sawit.
Namun Alvin mengingatkan, pasar Tiongkok dan India—yang biasanya menyerap volume besar—justru mengurangi impor karena harga sawit dianggap terlalu mahal dibanding minyak kedelai. “Palm oil diperdagangkan dengan premium 982 yuan per ton,” katanya.
Kebijakan dalam negeri Indonesia seperti B50 akan mempersempit ruang ekspor. Tambahan kebutuhan 3,5 juta ton untuk biodiesel disebut berpotensi memperburuk neraca perdagangan.
“Neraca pembayaran sudah negatif. Rupiah bergerak menuju level terendah baru terhadap dolar AS,” ujar Alvin. Rupiah juga melemah terhadap dolar Singapura, ringgit Malaysia, baht Thailand, dan dong Vietnam.
Ia menutup dengan peringatan tegas:
“Indonesia perlu memaksimalkan ekspor. Rencana B50 bertentangan dengan upaya itu.”
