NUSA DUA, BALI — Industri kelapa sawit dunia memasuki era baru ketika perdagangan global semakin dipengaruhi persaingan geopolitik, perang dagang, dan kebijakan proteksionisme negara-negara besar. Situasi ini menuntut Indonesia untuk tidak lagi hanya mengandalkan keunggulan produksi, tetapi juga memperkuat diplomasi perdagangan, kepastian pasokan, serta posisi tawar di pasar internasional.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Mahendra Siregar dalam Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali. Melalui presentasinya bertajuk Palm Oil in a Fragmented World: Navigating Trade Wars, Protectionism and Geopolitical Rivalry, Mahendra menguraikan bagaimana perubahan tatanan ekonomi global dapat memengaruhi perdagangan minyak sawit, baik dari sisi permintaan, harga, maupun akses pasar.
Menurutnya, pasar sawit tidak dapat lagi dilihat semata-mata berdasarkan keseimbangan produksi dan konsumsi. Perkembangan geopolitik, kebijakan energi, hingga hubungan dagang antarnegara kini memiliki pengaruh besar terhadap arah perdagangan komoditas tersebut.
Salah satu contoh yang disoroti adalah bagaimana gangguan pasokan diesel dapat menjalar hingga ke pasar minyak sawit. Di negara produsen, terganggunya pasokan diesel akan meningkatkan nilai strategis biodiesel domestik. Akibatnya, lebih banyak minyak sawit dapat dialihkan untuk kebutuhan bahan bakar sehingga mengurangi volume yang tersedia untuk ekspor.
Sebaliknya, di negara pengimpor, kenaikan biaya angkutan dan harga pangan dapat menekan kemampuan pembeli. Dalam kondisi tertentu, importir bisa beralih ke pemasok lain atau menggunakan minyak nabati alternatif seperti kedelai, bunga matahari, dan rapeseed.
Dengan demikian, satu gejolak yang sama dapat memberikan dua dampak berbeda. Permintaan sawit untuk energi bisa meningkat di negara produsen, tetapi permintaan untuk kebutuhan pangan di pasar impor justru melemah akibat tekanan biaya.
Persaingan dan Kerja Sama Indonesia-Malaysia
Mahendra juga menyoroti posisi Indonesia dan Malaysia sebagai dua kekuatan utama industri sawit dunia. Keduanya memiliki kepentingan strategis yang saling berkaitan, meskipun dalam perdagangan tetap bersaing memperebutkan pasar ekspor.
Indonesia memiliki pasar domestik yang lebih besar dan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel yang jauh lebih tinggi. Sementara Malaysia memiliki industri pengolahan, kebijakan biodiesel, serta hubungan dengan pelanggan internasional yang telah berkembang.
Persaingan kedua negara juga terlihat dari pengelolaan persediaan dan strategi ekspor. Dalam presentasinya, Mahendra menyebut stok minyak sawit Malaysia pada akhir September mencapai 3,5 juta ton. Pada Oktober, Malaysia mempertimbangkan pembebasan sementara pajak ekspor CPO untuk membantu mengurangi persediaan dan meningkatkan daya saing.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan domestik masing-masing negara dapat memengaruhi persaingan di pasar internasional.
Namun, menurut Mahendra, Indonesia dan Malaysia tidak seharusnya hanya melihat satu sama lain sebagai pesaing. Keduanya juga memiliki ruang untuk membangun kerja sama, terutama dalam memperjuangkan akses pasar dan menghadapi kebijakan perdagangan negara-negara besar.
Kerja sama tersebut menjadi penting karena produksi minyak sawit dunia masih terkonsentrasi di sejumlah negara berkembang beriklim tropis. Sementara itu, negara-negara besar yang menjadi konsumen memiliki pengaruh besar terhadap permintaan minyak nabati melalui kebijakan perdagangan dan energi mereka.
Diplomasi Perdagangan Melampaui Persoalan Tarif
Dalam perkembangan perdagangan global, diplomasi tidak lagi terbatas pada pembahasan tarif dan hambatan impor. Hubungan perdagangan kini juga mencakup keamanan ekonomi, investasi, serta pengendalian perdagangan barang-barang sensitif.
Mahendra mencontohkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat melalui Agreement on Reciprocal Trade (ART), yang mencakup akses pasar, keamanan ekonomi, peninjauan investasi, dan pengendalian perdagangan sensitif.
Sementara itu, Indonesia dan China juga telah sepakat mempercepat persiapan pembicaraan mengenai kemitraan ekonomi komprehensif.
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan dagang dengan negara-negara besar semakin strategis bagi masa depan industri sawit. Negara produsen perlu memahami bahwa kebijakan perdagangan dan energi mitra dagang dapat menentukan peluang pasar bagi minyak sawit maupun minyak nabati pesaing.
Karena itu, Indonesia perlu membangun komunikasi lebih awal dengan negara pembeli, terutama ketika kebijakan perdagangan dan energi mereka masih dalam tahap perumusan.
Mahendra menekankan pentingnya tiga hal dalam negosiasi dengan negara pembeli. Pertama, memulai komunikasi sejak dini agar kepentingan negara produsen dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan. Kedua, menawarkan kepastian pasokan melalui pengaturan jangka panjang dan kejelasan volume, terutama ketika pasokan sedang terbatas.
Ketiga, memperjuangkan akses pasar yang lebih dapat diprediksi, termasuk kesepakatan mengenai bukti asal produk dan standar keberlanjutan yang harus dipenuhi. Hal ini juga perlu mempertimbangkan kemampuan pekebun kecil dalam menyediakan dokumen dan memenuhi persyaratan pasar internasional.
Menurutnya, pembeli membutuhkan kepastian bahwa pasokan minyak sawit dapat diterima sesuai persyaratan dan kesepakatan yang telah dibuat.
Tata Kelola Ekspor dan Peran CPOPC
Selain diplomasi, Mahendra menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola ekspor minyak sawit. Upaya reformasi harus didasarkan pada tiga prinsip utama.
Pertama, meningkatkan kredibilitas data perdagangan dan mengurangi praktik under-invoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kedua, memastikan terdapat volume transaksi aktual yang cukup untuk membentuk harga referensi yang kredibel.
Ketiga, memperkuat keandalan kontrak dan pengiriman sehingga pembeli memperoleh kepastian atas volume maupun ketentuan perdagangan yang telah disepakati.
Dalam konteks ini, Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memiliki peran penting untuk memperkuat posisi negara-negara produsen. Organisasi tersebut dapat memperluas dialog perdagangan dengan India, China, dan Pakistan, sekaligus melanjutkan komunikasi yang telah dibangun dengan negara-negara Eropa.
CPOPC juga dapat menjadi wadah berbagi pengalaman praktis mengenai peningkatan produktivitas, ketertelusuran produk (traceability), dan pelibatan pekebun kecil dalam rantai pasok sawit berkelanjutan.
Penguatan tata kelola tersebut dinilai penting karena kepercayaan pembeli tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan eksportir memenuhi kontrak dan menjaga konsistensi pengiriman.
Menyeimbangkan Ketahanan Pangan dan Energi
Di tingkat domestik, Mahendra menempatkan keseimbangan ketahanan pangan dan energi sebagai salah satu tantangan strategis Indonesia.
Kebijakan peningkatan pemanfaatan sawit untuk biodiesel, termasuk program B50, perlu dinilai secara menyeluruh. Penilaiannya tidak cukup hanya berdasarkan besarnya volume solar yang dapat digantikan, tetapi juga harus memperhitungkan biaya pembiayaan serta nilai ekonomi dari alternatif penggunaan minyak sawit lainnya.
Di sisi ketahanan pangan, pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu sumber persoalan yang dihadapi masyarakat. Apakah masalahnya terletak pada ketersediaan pasokan, distribusi, atau keterjangkauan harga oleh rumah tangga.
Sementara itu, pengambilan keputusan di sektor energi dan pangan harus didukung data stok dan perdagangan yang dapat dipercaya. Pemerintah juga perlu memperkuat pembiayaan peremajaan perkebunan dan peningkatan produktivitas pekebun kecil.
Langkah tersebut penting agar peningkatan kebutuhan sawit untuk energi tidak mengabaikan kepentingan sektor pangan maupun kesejahteraan pekebun.
Pada akhirnya, perubahan geopolitik global menuntut Indonesia untuk membangun strategi sawit yang lebih menyeluruh. Keunggulan sebagai produsen utama harus diikuti kemampuan menjaga kepastian pasokan, memperkuat tata kelola ekspor, memperluas diplomasi perdagangan, serta menyeimbangkan kebutuhan energi dan pangan.
Posisi tawar Indonesia di pasar internasional, sebagaimana ditekankan Mahendra, sangat bergantung pada komitmen yang mampu dipenuhi. Kepastian pasokan, konsistensi kebijakan, dan kredibilitas perdagangan akan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi persaingan industri sawit di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.
