Kementerian Pertanian (Kementan) meminta perusahaan pakan ternak menahan kenaikan harga pakan di tengah anjloknya harga telur ayam ras. Langkah ini diambil untuk mengurangi beban peternak rakyat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi telur nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, mengatakan kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bersama koperasi peternak ayam petelur, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), dan PT Berdikari di Jakarta, Senin (3/8).
Menurut Agung, pemerintah tengah berupaya mengembalikan harga telur sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram. Sembari menunggu harga membaik, pemerintah meminta produsen pakan menunda kenaikan harga agar beban peternak tidak semakin berat.
“Kami mencari solusi agar di saat harga telur belum sesuai harga acuan, pabrik pakan menunda kenaikan harga pakan sampai kondisi harga telur membaik sebagaimana yang kita harapkan,” ujar Agung.
Menurut dia, produsen pakan telah berkomitmen menahan kenaikan harga meski menghadapi tekanan biaya produksi. Sekitar 30 persen bahan baku pakan nasional masih bergantung pada impor sehingga terdampak kenaikan kurs dolar, biaya distribusi akibat konflik global, serta naiknya harga bahan baku seperti jagung dan katul.
Agung mengatakan harga pakan di pasaran saat ini bervariasi. Untuk pakan ayam pedaging (broiler), harga tercatat di atas Rp9.000 per kilogram, sementara jenis lainnya berkisar Rp8.000-Rp9.000, Rp7.000, hingga di bawah Rp6.000 per kilogram, tergantung jenis dan komposisinya.
Meski demikian, menurut Agung, industri pakan memahami kondisi peternak yang saat ini masih menghadapi rendahnya harga telur sehingga sepakat menunda penyesuaian harga.
“Mengingat kondisi harga telur yang belum baik, para produsen pakan akan menahan harga dulu sambil melihat perkembangan harga telur di atas harga pokok produksi. Hal ini dilakukan agar keberlanjutan para peternak rakyat bisa terus kita jaga,” kata dia.
Selain meminta produsen pakan menahan kenaikan harga, Kementan juga mendorong peternak membeli pakan langsung dari pabrik guna memangkas rantai distribusi. Bagi peternak yang menerapkan sistem pencampuran pakan mandiri (self-mixing), Kementan memfasilitasi pembelian bahan baku, seperti soybean meal (SBM), langsung dari importir, baik swasta maupun BUMN, termasuk PT Berdikari.
“Yang paling penting, kami mendorong agar koperasi-koperasi yang membawahi para peternak langsung membeli pakan dari pabrik pakan. Begitu juga bagi yang melakukan pencampuran mandiri (self-mixing), untuk pembelian SBM-nya bisa langsung ke importir, baik swasta maupun BUMN (PT Berdikari). Kami memfasilitasi pembelian langsung agar harganya tidak terlalu mahal dengan memotong jalur distribusi,” ujar Agung.
Agung menegaskan, sekitar 98 persen produksi telur nasional berasal dari peternak rakyat. Karena itu, menjaga keberlangsungan usaha peternak menjadi prioritas pemerintah.
“Jangan sampai peternak gulung tikar. Artinya, jika peternak rakyat terganggu, maka produksi nasional juga akan terganggu,” ujarnya.
Pada saat yang sama, dia juga mendorong percepatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan bagi peternak mikro dan kecil. Saat ini, realisasi penyaluran jagung SPHP baru mencapai sekitar 50 persen dari alokasi sekitar 500 ribu ton.
“Jagung SPHP itu serapannya baru sekitar 50 persen. Jadi masih ada sekitar 50 persen lagi. Inilah yang didorong agar penyalurannya dipercepat. Jika nanti dibutuhkan lagi, melalui mekanisme Rakortas akan ditetapkan alokasi tambahannya,” kata Agung.
Reporter: Supianto
