Kementerian Pertanian (Kementan) tengah mendorong agar telur ayam ras masuk dalam skema Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Kebijakan ini diharapkan dapat menyerap hasil produksi peternak sehingga harga telur di tingkat peternak tetap terjaga.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan, Agung Suganda, usai menggelar rapat bersama koperasi peternak ayam petelur, pelaku industri pakan, serta PT Berdikari, Jakarta, Senin (3/8).
Agung mengatakan, pemerintah saat ini fokus menjaga agar harga telur kembali berada di atas biaya produksi dan mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP) yang telah ditetapkan sebesar Rp 26.500 per kilogram.
“Terkait harga telur yang masih belum sesuai harapan kita semua, yakni di atas harga pokok produksi, apalagi sesuai dengan harga acuan pembelian yang telah ditetapkan pemerintah di angka Rp 26.500 per kilogram,” ujar Agung.
Dia mengatakan, dalam waktu dekat ini Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman akan bersurat kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan agar usulan penyerapan telur melalui skema CPP dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).
“Bapak Menteri akan bersurat kepada Menko Pangan untuk melakukan pembahasan terkait CPP telur ini, baik untuk bantuan sosial maupun program penanganan stunting dan sebagainya. Keputusannya akan ditetapkan dalam Rakortas di Kemenko Bidang Pangan,” jelas ungkap Agung.
Apabila usulan tersebut disetujui, mekanisme penyerapan akan dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah. Pembelian telur akan dilakukan langsung dari peternak melalui koperasi peternak, sehingga diharapkan mampu menjaga harga di tingkat produsen.
“Terkait siapa yang akan menyerap, nanti usulan dari Kepala Bappenas ke Menko akan dibahas di Rakortas. Mekanismenya dilakukan oleh BUMN yang ditunjuk, dan akan menyerap langsung dari peternak melalui koperasi-koperasi peternak kita,” kata dia.
Agung menjelaskan, anjloknya harga telur dipengaruhi meningkatnya produksi nasional yang belum diimbangi dengan kenaikan konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan melimpah sehingga harga di tingkat peternak mengalami tekanan.
Menurutnya, produksi telur nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 7,05 juta ton. Peningkatan itu didukung kenaikan populasi ayam petelur sekitar 17 persen dan produksi sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan produksi tersebut didorong bertambahnya kandang baru, produktivitas yang semakin baik, serta perbaikan kualitas genetik ayam petelur. “Kami mengapresiasi peternak rakyat kita yang manajemennya semakin baik,” ujar Agung.
Di sisi lain, konsumsi telur masyarakat Indonesia saat ini masih berada di kisaran 22,6 kilogram per kapita per tahun. Menurut Agung, angka tersebut masih belum setara dengan konsumsi satu butir telur per orang per hari.
Karena itu, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan konsumsi telur sekaligus menyerap produksi peternak ketika harga mengalami penurunan.
“Konsumsi kita masih di angka 22,6 kilogram per kapita per tahun. Melalui program MBG, kita harapkan konsumsi telur bisa meningkat tiga hingga empat kali lipat, terutama saat harga telur sedang turun,” pungkas dia.






























