Presiden Prabowo Subianto mengatakan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ke depan akan mengelola seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia. Saat ini, DSI baru mengelola tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan besi baja (ferro).
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan DSI akan meningkatkan pengawasan hingga 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dia juga menyebut DSI nantinya akan mengelola seluruh komoditas ekspor strategis Indonesia.
“DSI akan meningkatkan pengawasan meliputi 50 pelabuhan di 25 provinsi. Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga,” kata Prabowo.
DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dalam waktu dua bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa hasil ekspor (DHE) senilai US$14 miliar dari tiga komoditas strategis tersebut.
“PT DSI sekarang sudah kelola DHE senilai US$ 14 miliar. Lebih dari 6000 transaksi ekspor 3 komoditas ekspor tersebut telah dimonitor DSI,” tegas Prabowo.
Menurut Prabowo, dari pengawasan tersebut DSI menemukan potensi tambahan devisa sebesar US$5 miliar yang berasal dari perbedaan dan penyesuaian harga dalam pembayaran devisa hasil ekspor.
“DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor,” katanya.
Prabowo menilai potensi penerimaan negara akan semakin besar jika seluruh komoditas ekspor nantinya dimonitor dan dikelola oleh DSI.
“Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang akan masuk negara,” ujar Prabowo.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan kekayaan Indonesia tidak hanya memperkaya segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah. Ini bukan saja tidak adil, ini bukan sikap negara yang pandai,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi ketika komoditas Indonesia yang merupakan milik sendiri justru harga dan nilainya ditentukan pihak lain.
“Barang kita, milik kita, orang lain yang tentukan harganya, Saudara-saudara. Ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan sejumlah lembaga pemeringkat dan lembaga keuangan menilai DSI sebagai langkah positif bagi Indonesia.
“Dan pihak-pihak, rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita. Mereka yang mengatakan,” ujarnya.
Ia mengatakan pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai masukan, namun akan terus menjalankan kebijakan yang diyakini berada di jalur yang benar.
“Kita menghargai semua masukan, tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain, tapi kita terbuka untuk masukan,” kata Prabowo.
Reporter: Supianto
