Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, menyampaikan, produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka ini menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kita, berdasarkan hitungan sementara, produksi beras sekitar 33 atau 34 juta ton, surplus 3 sekian juta ton,” ujar Sudaryono usai membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi) di Jakarta, Rabu (10/9).
Sudaryono menegaskan bahwa fokus Kementerian Pertanian (Kementan) adalah menghitung luas tanam, bukan panen.
“Saya sampaikan ke rekan-rekan media, Kementan itu menghitung jumlah yang ditanam. Kalau banyak yang ditanam, maka diharapkan banyak pula yang dipanen,” ujarnya.
Sementara itu, data panen dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kami tidak menghitung jumlah yang dipanen, tapi kami komparasikan antara jumlah tanam dan hasil panen. Sejauh ini, yang ditanam lebih banyak dibanding tahun lalu,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan produksi tahun ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain penggunaan alat dan mesin pertanian, program pompanisasi, distribusi pupuk yang lancar, kondisi cuaca yang mendukung, kebijakan Kementan, peran pendampingan, serta penyuluh pertanian.
“Faktor yang sangat berpengaruh tahun ini adalah harga gabah di tingkat petani yang mencapai Rp 6.500 per kg. Ini menjadi penyemangat bagi petani untuk menanam lebih banyak. Karena yang ditanam banyak, maka otomatis panennya juga meningkat,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan bahwa data evaluasi produksi dan panen terus dimutakhirkan oleh BPS. Jika tren ini berlanjut hingga akhir Desember, maka Indonesia diperkirakan akan surplus 3,5 juta ton beras dibanding tahun sebelumnya.
“Sehingga bisa dipastikan, insyaallah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” ujar Wamentan Sudaryono.
Terkait adanya kabar simpang siur soal impor beras, Wamentan Sudaryono meluruskan bahwa impor yang terjadi adalah untuk kebutuhan khusus.
“Yang dimaksud beras yang diimpor itu, itu loh, beras restoran Jepang — itu kan dia pakai beras Jepang. Misalnya masakan Arab, masakan India, itu kan pakai beras basmati. Itu nggak bisa diganti sama beras kita,” tegas Wamentan Sudaryono.
Ia menambahkan, yang dimaksud tidak impor beras adalah beras konsumsi masyarakat.
“Beras medium, kita nggak impor. Kita harapkan itu bisa kita capai, dan kita tidak impor jagung juga di tahun ini. Ini sudah visi, namanya visi pemerintah,” imbuhnya.
