Pemerintah terus mendorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dalam upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam Program PSR, pada tahun pertama pekebun sawit rakyat bisa mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 30 juta per hektare dengan maksimal luasan kebun 4 hektare.
Kemudian tahun kedua dan selanjutnya, lanjut Airlangga, pekebun dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan batas maksimal pagu Rp 500 juta dengan bunga 6 persen per tahun.
“Secara nasional yang kita berikan untuk KUR itu Rp 280 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada alasan untuk replanting ini tidak berjalan,” kata Menko Airlangga dalam keterangannya diterima pada Sabut, (27/1).
Menko Airlangga menyampaikan demikian pada Temu Wicara sekaligus penyerahan bantuan dana PSR tersebut digelar di Desa Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Jumat, (26/1).
Sejak awal diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017, Program PSR hingga tahun 2023 telah menyentuh kepada 142.078 pekebun sawit rakyat dengan dana yang disalurkan mencapai sebesar Rp 9,11 triliun dan dengan total areal PSR seluas 326.678 hektare.
“Program PSR ini terus didorong Pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas,” ujarnya.
Dia juga mendorong penyaluran KUR dari Bank Sumut kepada pekebun sawit rakyat dari Koperasi Pemasaran Mitra Petani Mandiri. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi para pekebun dalam memperoleh (KUR) yang mencapai sekitar Rp 25 juta per hektare dan dengan tingkat bunga sebesar 6 persen.
“Sudah due diligent, know your customer jelas, barangnya ada. Saya ingin ini menjadi contoh,” kata Menko Airlangga.
Dalam Temu Wicara tersebut, Menko Airlangga berdialog langsung dengan para pekebun sawit rakyat yang merupakan penerima bantuan dana Program PSR untuk kemudian mendengarkan aspirasi serta kendala-kendala yang selama ini dihadapi oleh para pekebun.
Dia juga menyaksikan penyerahan secara simbolis bantuan dana Program PSR yang akan disalurkan yakni sebesar Rp7,38 miliar kepada 116 pekebun dengan total areal seluas 246,32 hektare.
Bantuan Program PSR diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya untuk para pekebun sawit rakyat dan hasilnya dapat bersaing secara harga dan kualitas di pasar lokal dan global.
Penerima simbolis bantuan dana Program PSR tersebut berasal dari Kabupaten Batubara dan tergabung ke dalam tiga koperasi yakni Koperasi Pemasaran Rukun Bersama, Koperasi Produsen Mitra Usaha Mandiri Rambai Jaya, dan Koperasi Semangat Rambai Baru.
Selanjutnya, Menko Airlangga juga berkesempatan untuk ikut melakukan kastrasi yakni kegiatan atau pekerjaan membuang bunga pada tanaman yang belum menghasilkan sampai dengan umur 25 bulan agar tidak mengganggu pertumbuhan vegetatif tanaman. Kegiatan kastrasi dilakukan di lokasi kebun kelapa sawit milik anggota Koperasi Pemasaran Mitra Petani Mandiri Kabupaten Deli Serdang.
Dalam sesi doorstop dengan wartawan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa aspirasi yang di dapat dari hasil Temu Wicara dengan para pekebun sawit akan ditindaklanjuti untuk meningkatkan realiasi Program PSR ke depan.
Menko Airlangga, yang Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menegaskan bahwa Program PSR diberikan kepada pengusul yang status tanahnya clean and clear dan memiliki sertifikat HGU.
“Pemerintah sendiri sekarang sedang mempelajari yang keterlanjutan lahan dari kehutanan, dimana keterlanjuran ini diharapkan bisa diselesaikan targetnya tahun ini kita bisa selesaikan. Dengan demikian akan semakin banyak lagi masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas replanting ini,” imbuhnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Mushdalifah Machmud, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto.
Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Eddy Yusuf, Asisten Deputi Utilitas dan Industri Manufaktur Kemenko Perekonomian Sunandar, Bupati Deli Serdang Ali Yusuf Siregar Siregar beserta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang, Direktur Penghimpunan Dana BPDPKS Anwar Sunari, dan Direktur Bank Sumatera Utara Babay Parid Wazdi.
