Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) Minyakita tetap dipertahankan sebesar Rp15.700 per liter meski biaya produksi meningkat seiring kenaikan harga minyak sawit mentah (CPO) di pasar global.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga minyak goreng bagi masyarakat.
“Bagi Presiden Prabowo yang utama adalah ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia,” kata Qodari, saat memberikan respons terhadap isu terkini di Jakarta, Senin (22/6).
Menurutnya, pemerintah memahami bahwa harga kebutuhan pokok selalu menjadi perhatian utama keluarga Indonesia. Karena itu, pemerintah mendengar dan memahami tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Karena itu pemerintah memutuskan untuk mempertahankan harga Minyakita,” ujarnya.
Qodari menegaskan keputusan tersebut mencerminkan sikap pemerintah yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Selain menjaga harga, pemerintah juga memastikan distribusi Minyakita tetap difokuskan ke pasar rakyat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat pengawasan distribusi dan meningkatkan efisiensi tata niaga Minyakita. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh Minyakita sesuai HET sekaligus mendapatkan pasokan yang cukup dan berkelanjutan di pasar.
“Fokus pemerintah adalah memperkuat distribusi Minyakita agar semakin mudah diakses masyarakat, khususnya melalui pasar-pasar rakyat, serta memastikan distribusinya berjalan dengan baik,” katanya.
Lebih lanjut, Qodari menyebut upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan kedaulatan pangan nasional.
Pengamat politik sekaligus peneliti mengatakan pemerintah akan terus memperkuat berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan Minyakita.
Langkah tersebut mencakup pengawasan di pasar tradisional, penguatan distribusi melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan yaitu Perum Bulog dan ID Food, serta penindakan terhadap pelanggaran harga maupun distribusi.
“Untuk menjaga stabilitas tersebut pemerintah akan terus melakukan langkah proaktif,” imbuhnya.
Reporter: Supianto
