Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan Penandatanganan Perjanjian Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2025.
Penandatangan ini dilakukan Direktur Pupuk dan Pestisida, Jekvy Hendra dan Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh di Hotel Aston Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).
“Apa yang sudah disampaikan dan diarahkan oleh Pak Presiden, kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Pertanian, semua kerja sama yang luar biasa ini kita bisa mewujudkan dengan penandatanganan kontrak pupuk akan tersedia pada 1 Januari,” kata Jekvy Hendra.
Menurut Jekvy Hendra, penandatangan kontrak pupuk yang dilakukan di akhir tahun ini merupakan satu terbosan besar. Sebab biasanya, penandatangan serupa dilakukan pada awal-awal tahun alias pada musim tanam.
“Hari ini kita melihat suatu hal yang sangat bersejarah, kita sudah bisa melahirkan suatu perubahan yang sangat drastis. Biasanya kita melakukan penandatangan kontrak pada Maret sampai pada April,” kata Jekvy Hendra.
Jekvy Hendra menambahkan, periode Oktober tahun ini hingga Maret 2025 merupakan musim tanam pertama. Oleh karena itu, kebutuhan petani akan pasokan pupuk yang cukup menjadi sangat penting untuk mendukung peningkatan produksi tanaman di lapangan.
“Pada saat-saat seperti saat sekarang sangat dibutuhkan adalah pupuk. Di samping juga hujan yang relatif lebih baik, kondisi yang juga sudah lebih baik, kebutuhan pupuk memang harus tersedia pada tahun ini,” kata Jekvy Hendra.
Jekvy Hendra juga memastikan, mulai tahun depan, penyaluran pupuk subsidi tidak lagi memerlukan surat keputusan (SK) dari bupati atau gubernur. Sebagai gantinya, proses penyaluran hanya akan membutuhkan verifikasi dari dinas terkait di tingkat daerah
“Kami tidak lagi memerlukan SK dari bupati dan gubernur. Kami hanya meminta verifikasi melalui dinas bahwa petani tersebut terdaftar. Setelah itu, alokasi pupuk akan langsung diproses oleh pemerintah dengan SK yang diterbitkan oleh Ditjen PSP,” ujar Jekvy Hendra
Adapun di tahun 2025, kata dia, petani yang mengajukan pupuk hampir mencapai 14.758.000 orang. Angka ini lebih besar dibandingkan sebelumnya karena semua petani boleh mengajukan, termasuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).
“Kita sampaikan bahwa semua petani termasuk LMDH yang hari ini juga sudah disahkan berhak mendapatkan pupuk. Apalagi, petani dan masyarakat yang statusnya petani penggarap dan petani pemula. Yang penting standar yang utama mereka berada mempunyai lahan minimal di bawah 2 hektare,” kata dia.
Untuk petani yang belum mendapatkan alokasi pupuk subsidi, Kementan memastikan akan terus membuka pendaftaran sepanjang tahun 2025. Proses pendaftaran ini akan dilakukan dengan mekanisme pengajuan yang telah ditetapkan
“Kalau dahulunya 1 kali dalam 1 tahun kita perbaiki menjadi 1 kali dalam 4 bulan. Maka tahun 2025 sepanjang waktu kita akan buka untuk pendaftaran. Tetapi mengikuti prosedur yang sudah kita tentukan,” pungkas dia.
Sementara itu, Tri Wahyudi mengatakan, PT Pupuk Indonesia siap melaksanakan penugasan dari pemerintah untuk menyalurkan pupuk subsidi kepada petani yang berhak mendapatkannya mulai 1 Januari 2025.
“Kami diminta mulai tanggal 1 Januari sudah bisa mendiskusikan kepada yang berhak, ada 14,7 juta petani yang terdaftar di eRDKK 2025. Itu sudah kami siapkan dan kami bisa menepati waktunya sesuai dengan permintaan manajemen dan juga Pak Presiden,” kata Tri Wahyudi.
Dia mengatakan, dengan simplifikasi proses dan pemotongan jalur pendistribusian, pemerintah dapat memastikan penyaluran pupuk menjadi lebih cepat. Sehingga di musim tanam Januari hingga Maret, pupuk dapat tersedia tepat waktu.
Tri Wahyudi mengatakan, hingga saat ini stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia mencapai 1,4 juta ton. Kemudian, masih ada sekitar 400 ribu ton berada di distributor dan kios.
Kemudian ada sekitar 400 ribu yang tersedia di distributor dan kios. Artinya volat yang lama masih kita lakukan sambil menunggu infrastruktur yang ada. Sehingga tanggal 1 Januari kita bisa diskusi.
“Sehingga ini harapannya mudah-mudahan para petani bisa memanfaatkan momen baik ini, cuaca cukup baik untuk bertanam, kemudian pupuk tersedia. Sehingga, harapan Pak Presiden, kita bisa mewujudkan swasembada secepat-cepatnya,” kata dia.
Sebagai informasi, dalam kontrak ini, kedua belah pihak telah menyepakati pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2025. Jenis pupuk yang termasuk dalam alokasi tersebut meliputi Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Pupuk Organik.
Alokasi pada tahun 2025 sesuai dengan Kepmentan 644/2024 sejumlah 9.55 juta ton dan untuk memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi.
Kemudian, Pupuk Indonesia memastikan bahwa ketersediaan stok pupuk subsidi sesuai dengan alokasi dan siap disalurkan pada awal tahun 2025.
