
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 16 triliun untuk tahun 2026. Usulan ini difokuskan untuk dua program utama, stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta penyaluran bantuan pangan.
“Pagu indikatif saat ini sebesar Rp 79 triliun dan kami mengusulkan tambahan Rp 16 triliun untuk dua fokus utama, yakni program stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta bantuan pangan,” ujar Arief dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin (7/7).
Menurut Arief, anggaran tambahan ini penting mengingat kebutuhan intervensi pemerintah terhadap pasokan dan harga pangan bersifat periodik, sekaligus untuk memperkuat cadangan pangan di Bulog.
“Pada Januari–Februari, produksi beras biasanya lebih rendah dari konsumsi. Maret dan April merupakan masa panen raya. Sementara itu, periode Mei hingga Juli dibutuhkan stabilisasi dan bantuan pangan. Menjelang akhir tahun, intervensi dilanjutkan dengan program SPHP karena panen tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah,” jelasnya.
Mengutip data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), neraca produksi-konsumsi beras bulanan pada tahun 2025 mengalami defisit masing-masing 1,36 juta ton pada Januari dan 0,09 juta ton pada Februari.
Sedangkan pada Maret dan April yang merupakan panen raya mengalami surplus masing-masing 2,49 juta ton dan 2,69 juta ton. Pada Mei surplus menurun menjadi 0,25 juta ton dan di Juni kembali defisit 0,32 juta ton.
“Kita berterima kasih kepada Menteri Keuangan juga karena sudah dialokasikan Rp 5 triliun untuk bantuan pangan stimulus ekonomi, stimulus ekonomi bulan Juni—Juli yang akan didobelkan di bulan Juli ini. Kami juga sudah mendapatkan approval dari Menteri Keuangan tentunya melalui Ratas bersama Bapak Presiden, dan Rakortas bersama Menko Pangan, itu Rp 1,3 triliun untuk stabilisasi pangan,” ungkap Arief.
Arief mengatakan, stok yang ada di Bulog sangat cukup untuk melakukan intervensi stabilisasi pangan.
“Stok Bulog sangat mencukupi, sekitar 4,2 juta ton. Kenaikan harga beras sebesar 5 sampai 10 persen ini bisa kita atasi dengan intervensi stabilisasi. Pemerintah siap menjaga stabilitas pangan,” tambahnya. Â
Dalam rapat dengar pendapat ini, Wakil Ketua Komisi IV, DPR RI Alex Indra Lukman menilai pentingnya anggaran yang tidak hanya bersifat manajerial, tetapi juga mendukung program yang terencana.
“Anggaran Bapanas tahun 2026 memang sangat kecil sekali, hanya Rp 79 miliar dan itu memang sifatnya hanya untuk mendukung manajemen. Oleh karena itu, tadi di RDP, Kepala Bapanas mengajukan usulan tambahan, karena beliau kan juga punya konsep pemikiran perencanaan 1 tahun. Bagaimana kemudian Bapanas bisa punya perencanaan yang matang terkait program-program untuk tahun 2026,” ujar Alex.Â
Ia menambahkan bahwa argumentasi tersebut diterima dengan baik oleh Komisi IV DPR RI dan telah ditindaklanjuti dalam bentuk kesimpulan rapat yang mendukung usulan tambahan tersebut.Â





























