Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan masyarakat Indonesia patut bangga karena tahun ini Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Dua tahun lalu, impor beras mencapai 7 juta ton senilai Rp 80 triliun.
“Tahun ini jauh lebih baik. Dulu impor 4 juta, sekarang tidak impor. Bagus nggak? 2 tahun lalu kita impor 7 juta. Itu nilainya 2 tahun, 80 triliun kita impor. Kita harus bangga sekarang,” kata Mentan Amran saat ditemui di Jakarta, Sabtu (30/8).
Mentan Amran menambahkan, produksi beras Indonesia saat ini melimpah. Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di gudang Perum Bulog mencapai 3,9 juta ton, terbesar yang dimiliki pemerintah.
“Dan itu diakui oleh FAO (Food and Agriculture Organization (FAO). Kita kenaikan produksi pangan nomor 2 dunia. Kita diakui, dan yang keluarkan FAO, bukan Indonesia. Jadi kita harus bangga negri kita,” ungkap Mentan Amran.
Diketahui FAO dalam laporan Food Outlook – Biannual Report on Global Food Markets edisi Juni 2025, memproyeksikan produksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026.
Dalam laporan tersebut, FAO menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar keempat dunia, setelah India, China, dan Bangladesh. India diperkirakan memproduksi sekitar 146,6 juta ton, China 143 juta ton, dan Bangladesh 40,7 juta ton.
“Jadi nggak usah dipreming, diplesetkan, macam-macam dipotong. Tapi dipreming, dipotong, menyudutkan kita yang bekerja keras. Kita ini siang malam kerja keras,” ungkap Mentan Amran.
Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan, Indonesia turut berkontribusi menekan harga pangan dunia. Harga beras internasional yang sebelumnya mencapai 460 dolar AS per ton kini turun menjadi 370 dolar AS per ton.
“Artinya rakyat Indonesia berkontribusi pada penduduk dunia yang mengkonsumsi pangan khususnya beras,” Â katanya.
Terkait kenaikan harga beras yang terjadi saat ini, Mentan Amran mengatakan pemerintah tengah memperbaiki ekosistem pangan nasional. Seluruh tata kelola pangan, menurutnya, harus diatur dengan baik.
“Karena di dalamnya ada subsidi pemerintah di pangan sekitar 150 triliun. Sehingga pemerintah harus intervensi. Sekali lagi terima kasih Pak Mendagri, kami mewakili petani Indonesia, jajaran Kementerian Pertanian,” imbuhnya. (ST)
