Pemanfaatan Karet untuk Aspal Diyakini Bakal Dongkrak Harga

0
karet untuk campuran aspal

Keinginan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menambah porsi crumb rubber alias karet serpih dalam aspal jalan berpotensi menaikkan harga karet dunia. Hal ini akan meningkatkan serapan dalam negeri, sehingga stok dunia bisa berkurang dan menyebabkan kenaikan harga di pasar global.

Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Suharto Honggokusumo menjelaskan bila terjadi penambahan hingga 100.000 ton digunakan dalam negeri maka ekspor akan dikurangi.

“Stok dunia berkurang dan potensi harga bisa meningkat,” kata Suharto, baru-baru ini, di Jakarta.

Apalagi biaya jual karet dalam negeri dan ekspor tidak jauh beda, karena ekspor menerima insentif bea namun tarif logistik sedangkan penjualan dalam negeri dikenai pajak. Efeknya justru bisa mengubah devisa negara karena karet merupakan salah satu produk ekspor unggulan.

Tahun lalu produksi nasional karet alam Indonesia mencapai angka 3,4 juta ton. Perkiraannya tahun ini bakal naik 3% sesuai rata-rata tahunan pada umumnya.

Sebanyak 85% atau setara 2,8 juta ton diekspor dan menjadi salah satu kontributor besar dalam pangsa pasar dunia.

Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengumumkan target penerapan teknologi campuran aspal karet diterapkan untuk beberapa ruas jalan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penggunaan serbuk karet atau crumb rubber yang bisa dijadikan bahan baku aspal bakal didorong guna mengurangi ketergantungan akan bahan campuran lainnya untuk pembuatan aspal.

Untuk itu, dia mengatakan, pemerintah akan memberi kemudahan untuk investasi karet bahan campuran aspal atau crumb rubber sehingga impor berkurang atau penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) meningkat.

Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global di tengah kegiatan infrastruktur yang masih banyak harus dilakukan. “Akan menguatkan TKDN, ini untuk memperkecil impor,” kata Basuki.

Menurut Basuki, serbuk karet bisa diolah untuk campuran aspal. Sebab, sampai saat ini belum ada pabriknya di Indonesia.

“Makanya diberikan ruang investasi itu. Karena karet untuk campuran aspal itu harus crumb rubber bukan lateks,” tukas dia. Untuk merealisasikan hal itu, Basuki pun akan mengirimkan surat kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartato untuk membuka ruang kemudahan investasi crumb rubber di Indonesia.

“Jadi menteri perindustrian diharapkan mau memberikan ruang investasi untuk crumb rubber itu,” ujarnya berharap.

Penggunaan aspal karet digunakan demi memanfaatkan komoditas karet alam dalam negeri. Aspal jenis ini bakal diimplementasikan di paket pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Muara Beliti – Batas Kabupaten Musi Rawas – Tebing Tinggi – Batas Kota Lahat sepanjang 8,33 km di Sumatera Selatan.

Ujicoba penggunaan aspal karet telah dilakukan pada pelapisan ulang jalan di Lido, Sukabumi, Jawa Barat dengan kandungan karet alam 7 persen. Dalam satu ton campuran beraspal panas dapat dimanfaatkan kurang lebih sebanyak 4,2 kilogram karet alam.

Kelebihan campuran aspal karet alam yakni meningkatkan kualitas perkerasan aspal dalam hal usia layanan dan ketahanan terhadap alur.

Suharto Honggokusumo lebih jauh menjelaskan, produksi karet tiap tahunnya tumbuh 3%, angka ini relatif kecil karena tidak banyak terjadi penambahan pada lahan karet.

Ditambahkan Suharto, tahun lalu produksi karet alam Indonesia mencapai 3,4 juta ton dan tahun ini diperkirakan bisa naik 3%. Adapun kapasitas pengolahan pabrik di Indonesia sesungguhnya mencapai 5,7 juta ton. Artinya terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan kemampuan olah nasional.

Suharto melihat hal itu dikarenakan investasi pabrik terus digenjot, sedangkan dari sisi lahan relatif terbatas.

“Dari dulu investasi nggak distop, dibuka terus, tapi produktivitas kebunnya yang lemah,” jelas Suharto.

Namun dari sisi pemerintah sejatinya telah memiliki rencana untuk melakukan program peremajaan karet, seperti halnya yang sedang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian pada lahan kelapa sawit. Tapi hingga saat ini, realisasinya memang belum terlihat. ***SH

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini