Petani karet melalui Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) meminta revisi Permentan Nomor 38/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR) untuk menata ulang tata niaga karet agar lebih adil dan transparan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Apkarindo, Irfan Ahmad Fauzi, usai melakukan audiensi dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian (Kanpus Kementan), Jakarta, Rabu (5/11).
Irfan menuturkan bahwa revisi Permentan 38/2008 sangat mendesak. Pasalnya, aturan tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika di lapangan.
“Petani sering dirugikan karena sistem jual beli yang tidak transparan. Dengan pembaruan regulasi, tata niaga karet bisa diperbaiki dari hulu ke hilir, dan petani memperoleh kepastian harga,” ujar Irfan.
Selain itu, Apkarindo mendorong percepatan program penanaman kembali (replanting) karet dengan skema tumpangsari jagung di lahan replanting. Skema ini bertujuan agar petani tetap memiliki penghasilan selama masa tanam ulang.
Apkarindo juga mengusulkan memasukkan komoditas karet dalam skema pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), seperti pada komoditas sawit, guna memperkuat pembiayaan dan riset hilirisasi.
Lantas yang terakhir, Apkarindo mendorong perluasan penggunaan karet alam dalam campuran aspal jalan dan proyek infrastruktur nasional, agar serapan hasil kebun rakyat meningkat.
Irfan mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, telah menerima seluruh aspirasi petani karet dan berkomitmen menindaklanjuti langkah-langkah strategis yang diajukan.
Irfan menyampaikan bahwa Amran menegaskan seluruh kebijakan, mulai dari replanting, tumpangsari, hingga penguatan tata niaga, akan dikawal langsung oleh Kementan agar manfaatnya benar-benar sampai ke petani.
“Beliau ingin memastikan karet kembali menjadi komoditas unggulan nasional yang menyejahterakan rakyat,” ujar Irfan.
Dia menilai langkah ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesejahteraan petani sebagai prioritas nasional.
Saat ini, luas perkebunan karet Indonesia mencapai lebih dari 3,6 juta hektare, di mana lebih dari 85 persen dikelola oleh petani rakyat. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan penguatan kelembagaan petani, potensi karet rakyat diyakini bisa kembali menjadi kebanggaan nasional.
Pertemuan ini menegaskan satu hal, petani karet tidak sendiri. Pemerintah ada bersama mereka. Kami di Apkarindo siap berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan kebangkitan karet rakyat Indonesia,” pungkas Irfan.
Reporter: Supianto
