Perum BULOG mencatat dampak ekonomi (multiplier effect) sebesar Rp48,54 triliun pada Semester I 2026 dari kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan. Nilai tersebut meningkat dibandingkan sepanjang 2025 yang mencapai Rp34,99 triliun.
Peningkatan tersebut sejalan dengan aktivitas pengadaan Gabah Kering Panen (GKP) BULOG yang pada 2025 mencapai 4,53 juta ton atau menjadi rekor tertinggi dalam sejarah perusahaan. Penyerapan tersebut memperkuat stok beras nasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi berbagai sektor.
Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa penugasan pemerintah kepada BULOG tidak berhenti pada pengelolaan stok, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang luas dan berkelanjutan.
Di sisi hulu, penyerapan hasil panen memberikan kepastian harga dan pasar bagi petani. Di sisi hilir, Program SPHP dan Bantuan Pangan menjaga akses masyarakat terhadap pangan sekaligus melindungi daya beli. Ketika kegiatan produksi, pengolahan, penyimpanan, logistik, dan distribusi bergerak bersama, manfaat ekonominya akan meluas ke berbagai sektor.
“Nilai multiplier effect dari kegiatan pengadaan dan pengelolaan pangan BULOG tercatat sebesar Rp34,99 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp48,54 triliun pada Semester I 2026. Nilai tersebut menggambarkan luasnya aktivitas ekonomi yang bergerak melalui penyerapan hasil petani, pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga perdagangan pangan,” ujar Rizal.
Di sisi hilir, BULOG menjalankan Program SPHP untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat. Harga maksimal beras SPHP di tingkat konsumen ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi; Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatera lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan; serta Rp13.500 per kilogram untuk Maluku dan Papua.
Sepanjang 2025, BULOG telah menyalurkan 795,5 juta kilogram beras SPHP dan 719,3 juta kilogram Bantuan Pangan. Sementara itu, pada Semester I 2026, penyaluran mencapai 627,56 juta kilogram beras SPHP dan 676,28 juta kilogram Bantuan Pangan.
Penyaluran tersebut menghasilkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Program SPHP menciptakan penghematan belanja masyarakat sebesar Rp1,99 triliun pada 2025 dan Rp1,57 triliun pada Semester I 2026. Sementara itu, Bantuan Pangan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat sebesar Rp11,96 triliun pada 2025 dan Rp11,24 triliun pada Semester I 2026.
Dengan demikian, manfaat ekonomi langsung dari Program SPHP dan Bantuan Pangan mencapai Rp13,95 triliun pada 2025 serta Rp12,81 triliun pada Semester I 2026. Secara kumulatif, kedua program tersebut memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sebesar Rp26,76 triliun sepanjang 2025 hingga Semester I 2026.
“Multiplier effect tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pangan pemerintah melalui BULOG mampu membangun siklus ekonomi yang saling menguatkan. Petani memperoleh kepastian pasar, pelaku usaha pengolahan dan logistik mendapatkan ruang untuk berkembang, sementara masyarakat memperoleh akses terhadap pangan dengan harga yang terjangkau,” katanya.
“Penugasan yang kami jalankan bukan hanya berkaitan dengan jumlah stok yang dikelola. Di dalamnya terdapat perlindungan kepada petani, aktivitas ekonomi bagi pelaku usaha, stabilitas harga, pengendalian inflasi pangan, serta perlindungan terhadap pengeluaran rumah tangga. Semua manfaat tersebut menjadi bagian dari kontribusi BULOG terhadap perekonomian nasional,” sambungnya.
Ke depan, Perum BULOG akan terus meningkatkan efektivitas penyerapan hasil produksi dalam negeri, memperkuat pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah, menjaga kualitas pangan selama penyimpanan, serta memastikan penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan berjalan tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat sasaran.
Penguatan peran dari hulu hingga hilir, BULOG akan terus hadir sebagai instrumen strategis Pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, mendukung kesejahteraan petani, melindungi daya beli masyarakat, serta menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Reporter: Supianto
