Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, produksi padi pada Januari, Februari, dan Maret 2025 diperkirakan akan mengalami kenaikan 50 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Mentan Amran mengatakan, data produksi ini didapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang juga sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sesuaian dengan data tersebut, kata Mentan Amran, produksi padi pada Januari diperkirakan akan naik 50 persen, Februari 49 persen, dan Maret 51 persen.
“Tiga bulan berturut-turut, moga-moga di April juga baik. Itu angka sementara,” kata Mentan Amran seusai meneken nota kesepahaman dengan BPS terkait data produksi padi di Jakarta, Kamis (30/1).
Mentan Amran menuturkan, kenaikan produksi padi ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, di mana harga gabah jatuh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
“Fakta lapangan hari ini, 70 persen provinsi seluruh Indonesia, harga gabah di bawah HPP 6.500 per kilogram yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden. Itu menunjukkan linier antara yang diumumkan oleh BPS,” kata dia.
Kenaikan produksi padi ini juga liner dengan penurunan harga beras di pasaran dari Rp 15.000 per kilogram menjadi Rp 12.000 per kilogram.
“Di Januari, Februari tahun 2024, masih ingat, itu bahkan antri membeli beras dan dicata waktu itu. Harga rata-rata Rp 15.000 lebih, sekarang Rp 12.000 lebih,” kata Mentan Amran.
Pada kesempatan yang sama, Mentan Amran juga menyatakan, Kementan telah sepakat untuk tidak mengeluarkan data pertanian selain BPS.
“Kami sudah perintahkan ke seluruh jajaran Kementan, yang berada di bawah kementerian, tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan data pertanian adalah BPS,” tegas Mentan Amran.
Menurut Amran, langkah ini diambil untuk menghindari adanya kebingungan yang bisa timbul akibat adanya data yang tidak konsisten atau berbeda dari berbagai sumber.
Dia juga mengingatkan, jika Kementan atau lembaga lain mengeluarkan data sendiri, bisa muncul subjektivitas yang tinggi dan ada kemungkinan adanya kepentingan tertentu dalam pengeluarannya.
“Sekarang data kita terima dari BPS,” pungkas Mentan Amran.