Pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) baru di Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, terus berjalan. Fasilitas yang dibangun pihak swasta di luar kawasan Pasar Imbayud Taka, Tideng Pale, tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Januari 2027. Kehadirannya diharapkan mendukung penyediaan daging ayam yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), sekaligus meningkatkan standar pemotongan unggas di daerah.
Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut baik fasilitas tersebut. Kementan menegaskan, RPHU harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha (PB) dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU), seperti Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, mengatakan pembangunan RPHU baru menjadi langkah positif untuk meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan. Namun, kelayakan fasilitas tidak cukup dinilai dari bangunan fisik, melainkan juga dari pemenuhan standar higiene dan sanitasi yang dibuktikan melalui sertifikasi NKV.
“Pembangunan RPHU baru merupakan perkembangan positif. Namun, penyelesaian fisik harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan Perizinan Usaha (PB) dan persyaratan Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) seperti sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV).Pemerintah daerah bersama pelaku usaha harus memastikan seluruh persyaratan dipenuhi sebelum fasilitas dioperasikan,” ujar Wirata saat ditemui di stan Ditjen PKH pada ajang INNOFOOD 2026, Tangerang, Sabtu (14/11).
Berdasarkan hasil koordinasi Ditjen PKH dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, penataan kegiatan pemotongan ayam di Tana Tidung telah dibahas oleh pemerintah daerah melalui koordinasi lintas sektor. Pembahasan melibatkan instansi yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan, Kantor Kementerian Agama, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, unsur koperasi, serta pelaku usaha pemotongan ayam.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah mendorong penyediaan RPHU yang memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Fasilitas baru diharapkan mendukung proses pemotongan yang lebih tertata, higienis, serta memenuhi standar keamanan pangan.
Wirata menegaskan, perlindungan konsumen menjadi tujuan utama pembenahan tersebut. Dengan dibangunnya RPHU yang baru, prinsip Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat berjalan, mulai dari penerapan biosekuriti, kesejahteraan hewan, higiene dan sanitasi yang baik serta pemeriksaan sebelum hewan dipotong dan pemeriksaan setelah hewan dipotong oleh dokter hewan dapat terlaksana, sehingga daging yang dihasilkan nantinya ASUH.
“Tujuan utama pembenahan ini adalah melindungi masyarakat. Daging ayam yang dikonsumsi harus memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal. Penataan fasilitas juga harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha agar kegiatan pemotongan dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menurut Wirata, keberhasilan pembenahan membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah dan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan rekomendasi yang telah diberikan.
Ditjen PKH mendorong pemerintah daerah memastikan perbaikan fasilitas lama berjalan sesuai rekomendasi, sekaligus mempercepat penyelesaian persyaratan RPHU baru.
Kementan juga menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjamin keberlanjutan pengawasan keamanan pangan asal hewan, termasuk melalui dukungan anggaran, ketersediaan dokter hewan dan tenaga teknis yang kompeten, serta penguatan kapasitas petugas pengawas.
Dengan dukungan tersebut, RPHU baru di Tana Tidung diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas pemotongan yang memenuhi standar, tetapi juga memperkuat perlindungan konsumen, pengelolaan lingkungan, dan keberlanjutan usaha pemotongan unggas di daerah.



























