Indonesia memenangkan gugatan sengketa sawit melawan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) beberapa waktu yang lalu. Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesi ke depan?
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Gulat Manurung, mengatakan kemenangan ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk introspeksi dan perbaikan sektor sawit Indonesia.
Menurut Gulat, pemerintah perlu segera menyelesaikan sengkarut tentang kawasan hutan yang tidak lagi berhutan. Penyelesaikan perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya gugatan-gutasan baru di masa depan.
“Ini adalah memomentum penting. Sepanjang kita tidak menyelesaikan itu, maka akan muncul gugatan-gugatan baru dengan model-model yang berbeda, dengan tipologi-tipologi yang berbeda,” kata Gulat di Jakarta, Jumat (24/1).
Selanjutnya, Gulat juga menyoroti pentingnya evaluasi ulang terhadap kebijakan di dalam negeri yang berdampak negatif pada industri sawit. Menurut dia, perbaikan regulasi sangat diperlukan agar Indonesia tidak kehilangan momentum.
“Jangan dunia sudah mengakui sawit Indonesia tidak beresiko tinggi, tidak berasal dari deforestasi, malah regulasi Indonesia yang mengatakan itu deforestasi. Nah ini yang harus kita lakukan melalui perbaikan-perbaikan,” kata Gulat.
Apalagi, lanjut Gulat, Presiden Prabowo Subianto pada 30 Desember 2024 menyatakan, sawit adalah komoditas yang sangat dibutuhkan dunia, sehingga perlu ada terobosan kebijakan ke depan untuk memastikan keberlanjutan industri sawit Indonesia.
“Saya sangat setuju dengan selaman Pak Prabowo dan ini menggambarkan bahwa akhir daripada perseteruan antara isu lingkungan yang selalu dikedepankan melawan isu kebutuhan pangan dan ekonomi Indonesia,” kata Gulat.
Terakhir, Gulat menegaskan langkah penting yang harus segera diambil Indonesia ke depan adalah segera membentuk Badan Otoritas Sawit Indonesia atau nama serupa yang langsung berada di bawah Presiden.
Dengan adanya badan khusus ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau keterlibatan banyak kementerian dan lembaga dalam pengelolaan industri sawit.
“Kita harus melihat bahwa Badan Otoritas bisa mewadahi semua kepentingan sawit untuk ekonomi Indonesia, untuk membantu pemerintah Presiden Prabowo memutar roda ekonomi pemerintahan ini yang sedang dipimpin beliau,” pungkas Gulat.
