Direktur Utama Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Fajar Wibhiyadi, mencatat 50 perusahaan kelapa sawit yang sudah menjadi anggota Bursa CPO ICDX.
Demikian disampaikan pada kegiatan Literasi Penguatan Bursa CPO Indonesia, yang diselenggarakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Pontianak, Kamis lalu.
“Data terakhir kami menunjukkan telah ada 50 perusahaan kelapa sawit yang sudah menjadi anggota Bursa CPO ICDX,” ungkap Fajar Wibhiyadi, dikutip dalam keterangan resminya, Senin (8/7).
Fajar Wibhiyadi mengatakan, kegiatan literasi ini sejalan dengan program sosialisasi berkelanjutan yang dijalankan ICDX terkait implementasi Bursa CPO di Indonesia.
“Bursa CPO masih menjadi barang baru dalam ekosistem perdagangan CPO di Indonesia. Untuk itu, tugas kami sebagai bursa untuk memberikan edukasi kepada para pemangku kepentingan di sektor CPO ini di seluruh Indonesia,” ujar dia.
Dia berharap adanya sosialisasi ini, para pelaku industri kelapa sawit di Pontianak dapat memahami manfaat dari transaksi perdagangan CPO melalui bursa.
Untuk melakukan transaksi, para pelaku harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya menjadi anggota bursa. Dia menekankan kemudahan pendaftaran menjadi anggota Bursa CPO Indonesia bagi para pelaku kelapa sawit.
“Terkait pendaftaran menjadi anggota bursa, kami sangat memberikan kemudahan kepada para pelaku kelapa sawit,” ujar Fajar Wibhiyadi.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi besar dalam industri kelapa sawit nasional. Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan, saat ini terdapat lahan seluas 3,4 juta hektare lahan kebun kelapa sawit yang sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Provinsi Kalimantan Barat menempati posisi kedua sebagai provinsi di Indonesia yang memiliki luas kebun sawit terbesar di Indonesia.
Sebagai informasi, BPS pada tahun 2022 menyebutkan luas lahan kebun kelapa sawit di seluruh Indonesia mencapai 14,9 juta hektar.
Bursa CPO ICDX mulai beroperasi pada 9 Oktober 2023 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) nomor 01/BAPPEBTI/SP-BCPO/10/2023, dan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan pada 13 Oktober 2023.
Adapun perdagangan perdana Bursa CPO pada tanggal 20 Oktober 2023.
Dari sisi aspek kemanfaatan, hadirnya Bursa CPO dapat menciptakan pasar CPO yang transparan, adil, cost effective dan teratur sehingga dapat terjadi pembentukan harga yang akuntabel serta kredibel, dan pada akhirnya dapat terbentuk acuan harga.
Selanjutnya, harga acuan dapat dimanfaatkan sebagai Harga Patokan Ekspor CPO Indonesia untuk penetapan tarif Bea Keluar dan Pungutan Ekspor, Sebagai harga acuan Tandan Buah Segar petani sawit, serta sebagai harga acuan insentif biodiesel.
