Indonesia telah mencapai swasembada di sektor peternakan, khususnya untuk dua komoditas utama, ayam dan telur. Capaian ini menjadi fondasi kuat bagi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan bagian penting dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan, pemerintah siap menyerap hasil produksi dalam negeri untuk kebutuhan program pangan gizi. Menurutnya, kebutuhan logistik dari satuan program ini cukup besar.
“Jika satu SPPG membutuhkan 300 ekor ayam dan 3.000 butir telur per hari, berarti akan cukup banyak telur dan ayam yang dibutuhkan,” kata Hasan saat menghadiri Festival Ayam Telur dan Susu (FATS) 2025 di Halaman Hijau Masjid Al Azhar, Jakarta, Minggu kemarin.
Pernyataan Hasan menegaskan pentingnya keberlanjutan subsektor peternakan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional, khususnya protein hewani yang menjadi kunci peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Dirjen PKH Kementan), Agung Suganda. Ia menyebut penyediaan protein hewani sebagai bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Agung menekankan, penguatan konsumsi protein hewani tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri.
“Festival ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong konsumsi protein hewani sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul—melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat,” katanya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari kalangan akademisi dan asosiasi peternakan nasional. Mereka menilai, peningkatan konsumsi produk peternakan seperti ayam, telur, dan susu tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga menjadi bagian penting dari intervensi gizi berbasis sumber daya lokal.
Dengan kolaborasi berbagai pihak, termasuk asosiasi peternakan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri, arah pembangunan peternakan Indonesia semakin jelas, menuju tercapainya gizi berkelanjutan yang berpijak pada kekuatan produksi dalam negeri.
