Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan program campuran biodiesel 50 persen (B50) akan “menyelamatkan wajah Indonesia” dari ketergantungan impor solar.
Bahlil mengatakan, B50 akan diresmikan pada Juli 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu instrumen utama untuk mengurangi impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri berbasis minyak sawit.
“Besok Juli akan kita resmikan B50. Itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita,” ungkap Bahlil saat mengisi acara Energy Forum CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (25/6).
Ia menegaskan, program B50 menjadi fondasi penting menuju target penghentian impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan tekanan neraca perdagangan sekaligus meningkatkan nilai tambah sektor sawit nasional.
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini juga membuka peluang pengembangan campuran biodiesel yang lebih tinggi, seperti B70 hingga B80, dengan catatan ketersediaan bahan baku mencukupi melalui perluasan areal tanam.
“Kalau tidak dapat minyak di laut, tidak dapat minyak di darat, ya dapat minyak tumbuhan saja. Saya lagi pikir-pikir ya, kalau begini bisa, Pak Presiden perintahkan, bisa enggak kita buat B70, B80? Tinggal kita tambah lahan,” ujarnya.
Meski demikian, tokoh asal Maluku itu mengakui hal tersebut tidaklah mudah, karena akan selalu ada penolakan terhadap rencana perluasan lahan sawit.
“Tapi begitu kita mau tambah lahan, ada yang enggak setuju lagi, bikin pesta apalah kira-kira begitu ya. Film begitulah kira-kira. Ini orang-orang ini nasionalis atau tidak ya? Atau suka impor-impor saja? Ini kita bingung,” seloroh Bahlil.
Berdasarkan catatan Majalah Hortus, implementasi B50 diproyeksikan memberikan dampak ekonomi signifikan, antara lain menciptakan nilai tambah industri kelapa sawit nasional sebesar Rp24,68 triliun.
Selain itu, program ini juga diperkirakan menyerap lebih dari 2,2 juta tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri sawit dan energi.
Dari sisi lingkungan, pemanfaatan biodiesel B50 disebut mampu mengurangi emisi hingga 46,72 juta ton setara karbon dioksida (CO2), serta mendukung target penurunan emisi nasional.
Sementara itu, dari aspek makroekonomi, penerapan B50 diperkirakan dapat menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun akibat berkurangnya impor bahan bakar fosil.
Pada 2026, pemerintah akan menerapkan skema transisi melalui pelaksanaan B40 pada semester pertama dan B50 pada semester kedua, dengan total alokasi biodiesel sekitar 17,60 juta kiloliter (kL).
Hingga 13 April 2026, realisasi penyaluran biodiesel telah mencapai sekitar 3,90 juta kL atau 24,9 persen dari total alokasi tahunan.
Pelaksanaan program ini didukung oleh 26 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan 32 Badan Usaha BBM (BU BBM) di berbagai wilayah Indonesia, dengan dukungan 85 titik serah untuk menjamin kelancaran distribusi biodiesel nasional.
Reporter: Supianto
