Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penjualan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejak Maret hingga 12 Juli 2026 telah mencapai 457,82 ribu ton atau 55,29 persen dari target penyaluran tahun ini sebesar 828 ribu ton.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bapanas Maino Dwi Hartono mengatakan capaian tersebut menunjukkan pelaksanaan program SPHP beras masih on the track (sesuai target).
“Kita punya program beras SPHP tahun 2026 ini dengan target sekitar 828 ribu ton yang akan disalurkan ke masyarakat dan sampai hari ini realisasi kita sudah mencapai lebih 55 persen, artinya kalau sekarang sudah di tengah tahun, ini on the track,” ujar Maino dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (14/7).
Jika ditambah realisasi penyaluran pada Januari—Februari 2026 sebesar 221,05 ribu ton, total realisasi SPHP beras sejak awal tahun hingga pekan kedua Juli mencapai sekitar 678,87 ribu ton. Angka tersebut meningkat 274 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 yang baru mencapai 181,17 ribu ton.
Maino mengatakan, pemerintah sat ini menyalurkan SPHP melalui sembilan jalur distribusi agar lebih masif dan menjangkau masyarakat secara langsung, tidak hanya melalui pasar, tetapi juga lewat kegiatan seperti Gerakan Pangan Murah.
“Kita punya outlet-outlet penyaluran SPHP cukup banyak. Ada di 9 titik. Artinya pelaksanaannya harus lebih masif, langsung penetrasi ke masyarakat, tidak di pasar saja, agar bisa langsung ke kantong-kantong masyarakat, misalnya melalui Gerakan Pangan Murah,” jelas Maino.
Ia menegaskan pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga agar menguntungkan petani sekaligus tetap terjangkau bagi konsumen.
“Memang ini hulu hilir sama-sama tersenyum, artinya hari ini petani senang karena harganya baik, bahkan beberapa harga-harga di petani sudah Rp 7.500 atau ada yang Rp 8.000. Satu sisi petani happy, petani senang, tapi satu sisi juga kita harus jaga agar konsumen juga menerima harga dengan harga wajar,” kata Maino.
Selain itu, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan beras mulai Juli hingga September 2026 kepada sekitar 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Program tersebut diharapkan dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam harga beras di tingkat konsumen.
“Ini mudah-mudahan juga bisa meredam harga beras karena ada sekitar 33 juta rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg untuk selama 3 bulan. Juli, Agustus, September,” tambah dia.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penyaluran bantuan pangan beras dilakukan tanpa jeda. Hingga akhir Juni lalu, pemerintah masih menuntaskan perpanjangan penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari dan Maret. Alokasi bantuan pangan beras pada 2026 juga lebih besar dibandingkan tahun 2025.
Program bantuan pangan pada tahun sebelumnya telah terlaksana untuk 4 bulan alokasi, Juni—Juli dan Oktober-November. Sementara untuk pelaksanaan program bantuan pangan di tahun 2026 ini setidaknya akan dijalankan sebanyak 5 bulan alokasi.
Masifnya intervensi pemerintah ini juga mendukung penstabilan tingkat inflasi. Salah satu refleksinya dapat terlihat dalam indeks inflasi komponen harga bergejolak yang didominasi oleh perkembangan harga pangan, sehingga dapat disebut pula dengan inflasi pangan.
Inflasi pangan secara tahunan sampai Juni 2026 diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) menurun 0,66 persen dari 6,24 persen di Mei 2026 menjadi 5,58 persen di Juni 2026. Indeks tersebut semakin mendekati target inflasi pangan tahunan yang dipatok pemerintah di rentang 3 sampai 5 persen.
Reporter: Supianto
