Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilihat secara lebih utuh. Hal ini menyusul adanya anggapan bahwa kebakaran yang terjadi berkaitan dengan perusahaan sawit yang membuka lahan baru.
Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono mengatakan pemberitaan mengenai karhutla perlu dilihat berdasarkan lokasi dan sumber titik panas yang ditemukan di lapangan.
“Kita luruskan, kita rapikan sebenarnya seperti apa,” ujar Mukti dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (FORWATAN) ‘Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)’Â yang digelar di Kementan, Jakarta, Kamis (1/10).
Mukti juga mengingatkan bahwa tidak semua perusahaan sawit merupakan anggota GAPKI. Dia menyebut dari 2.281 perusahaan kelapa sawit berdasarkan data yang dipaparkannya, sebanyak 751 perusahaan tercatat sebagai anggota GAPKI.
“Mungkin kadang-kadang kita mengangkat bahwa semua perusahaan, semua klaster sawit itu anggota ya. Semua. Ternyata enggak ya. Jadi, dari 2.281 perusahaan klakson sawit yang jadi datanya PPTS, yang menjadi anggota itu hanya 751 perusahaan,” ujarnya.
Menurut Mukti, indikasi luas kebakaran tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang disampaikannya, hingga Juli indikasi luas kebakaran meningkat sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Dia mengatakan pemantauan titik panas dilakukan untuk melihat lokasi terjadinya kebakaran. Titik panas tersebut kemudian perlu dilihat apakah berada di area perusahaan atau justru di wilayah masyarakat.
Mukti menegaskan perusahaan anggota GAPKI telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kebakaran. Langkah tersebut dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku serta menyiapkan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
Selain itu, perusahaan membentuk brigade penanggulangan kebakaran dan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar perkebunan.
“Anggota kita juga aktif mencegah kebakaran,” ujar Mukti.
Anggota GAPKI, lanjutnya, juga membantu penanggulangan apabila terjadi kebakaran dengan menggunakan fasilitas pemadaman yang dimiliki perusahaan.
GAPKI juga melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla. Mukti menyebut koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dalam membantu penanganan kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah perusahaan.
Mukti mengatakan kolaborasi juga dilakukan bersama masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi bagian dari upaya pencegahan kebakaran di sekitar perkebunan.
Dalam paparannya, Mukti turut menyampaikan, GAPKI telah memiliki nota kesepahaman dan kolaborasi dengan pemerintah yang ditandatangani pada Oktober 2025. Kerja sama tersebut mencakup sejumlah bidang, termasuk sosialisasi dan penyadartahuan serta pemberdayaan masyarakat.
Dia menambahkan, perusahaan tidak hanya melakukan pencegahan, tetapi juga pemantauan dan membantu penanggulangan ketika kebakaran terjadi.
Mukti berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat terus diperkuat. Menurutnya, penanganan karhutla perlu dilakukan bersama-sama, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.
Reporter: Supianto
