Kementerian Pertanian (Kementan) mengajak petani, penyuluh, dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengejar penanaman padi 1,1 juta hektare setiap bulannya.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Kementan, Dedi Nursyamsi saat membuka Pelatihan Sejuta Petani dan Penyuluh (MSPP) secara hybrid, Rabu (5/6).
“Kita musti swasembada. Para penyuluh, Babinsa, dan petani camkan itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita mesti swasembada karena meskipun kita punya duit belum tentu kita bisa beli beras,” kata Dedi.
Pasalnya, kata Dedi, sejumlah negara produsen beras saat ini, seperti India, Myanmar, dan Vietnam memutuskan menahan produksinya diekspor untuk memenuhi kebutahan dalam negeri mereka.
“Kenapa? ternyata saat ini yang namanya India, Vietnam, Myanmar menyetop ekspor beras untuk kebutuhan dalam negeri mereka. Artinya, saat ini meskipun kita punya duit belum tentu kita punya beras karena ekportinya tidak mau jual,” kata dia.
Alasan lain mengapa harus swasembada beras, yaitu masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas ini. Berdasarkan data yang ada, komsumsi beras Indonesia per kapita per tahun tertinggi di dunia.
“Beberapa tahun lalu, ada di angka 140 kg per tahun per orang. Sekarang, sudah turun menjadi 119 kg per orang per tahun. Tapi, masih jauh dibanding dengan Jepang dan Korea hanya 60 kg per orang per tahun,” sambung Dedi.
Dedi menyebut, kebutuhan beras nasional per bulannya sebanyak 2,6 juta ton atau sekitar 31,5 juta ton beras per tahunnya. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, diperlukan penanaman padi 1,1 juta hektare per bulannya.
“Sementara produksi beras nasional kita tahun 2023 hanya 30,2 juta ton, berarti untuk konsumsi sehari-hari kurang satu juta ton,” kata Dedi. “Belum lagi cadangan beras pemerintah kita perlu 2,5 juta ton beras. Berarti, kekurangan kita setiap tahun sekitar 3,5 juta ton beras,” sambung dia.
Keputusan pemerintah untuk membuka keran impor beras tahun lalu sebanyak 3,5 juta ton hingga Februari tahun ini, disebut Dedi, sebagai upaya meredam gejolak harga beras yang melejit.
“Beberapa bulan lalu, harga beras tidak karu-karuan, akhirnya pemerintah mengimpor beras 3,5 juta ton sampai bulan Februari kemarin,” kata Dedi.
Dedi juga menyebut masih akan terjadi kekurangan beras tahun ini karena penanaman pada Maret dan April tahun ini masih berkisar 800-900 ribu hektare. Karena itu, agar Indonesia aman, pada Juni ini terget pananaman harus di atas 1 juta hektare.
Kementan, kata Dedi, saat ini tengah fokus menggenjot produksi dua komoditas pokok, yaitu padi dan jagung nasional melalui optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan.
Dedi mengatakan, optimalisasi rawa sedang dilakukan di 11 provinsi dengan target meningkatkan IP satu menjadi dua kali tanam untuk daerah yang sudah dilakukan survei investigasi dan desain (SID).
“Lahan rawa kita umumnya cuman tanam satu kali dalam satu tahun. Lahan Rawa kalau kita tingkatkan IP dari satu kali menjadi dua dalam satu tahun berarti kita harus optimasi lahannya. Kita harus perbaiki salurannya dan sebagainya,” sambung dia.
Kementan juga menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan ber-IP satu yang dekat dengan sumber air. Program ini akan dilakukan 500 hektare di Pulau Jawa dan 500 hektae di luar Pulau Jawa.
“Kita punya lahan tadah hujan 3-4 juta hektare, yang baru tanam satu kali dalam satu tahun karena apa irigasinya hanya mengandalkan hujan. Kalau ini kita tingkatkan IP-nya jadi dua kali, produksi kita juga akan meningkat,” ujar dia.
Selanjutnya, kata Dedi, Kementan juga menggalakkan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa yang sedang mengikuti program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kita ada lahan sawit dan kakao sekitar 500.000 hektare untuk program tumpang sisip padi gogo,” kata Dedi.
PSPP Volume 10 Tahun 2024 bagi Petani, Penyuluh Pertanian, dan Babinsa ini mengangkat tema “Gerakan Antisipasi Darurat Pangan Nasional”.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta dalam peningkatan produksi padi melalui optimalisasi lahan rawa dan pompanisasi di lahan sawah tadah hujan serta pemanfaatan lahan perkebunan untuk padi.
PSPP ini akan dilaksanakan selama tiga hari, tanggal 5 – 7 Juni 2024 secara luring di Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan dan daring serentak di UPT Pelatihan Pertanian, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/kota, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Kantor Koramil di seluruh Indonesia.
