Asosiasi petani sawit rakyat yang tergabung dalam POPSI (Perkumpulan Forum Petani Kelapa Sawit Jaya Indonesia) mengusulkan kepada pemerintah agar plafon dana bantuan dari BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk program PSR (Peremajaan Sawit Rakyat) bisa dinaikkan dari Rp30 juta per hektar (ha) saat ini menjadi Rp50 – 60 juta per ha tahun 2023.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum POPSI, Pahala Sibuea dalam dialog dengan Riezky Aprilia, anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) I ketika Wakil Rakyat dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut tampil sebagai pembicara pada acara Indonesian Palm Oil Smallholders Conference & Expo (IPOSC) 2022, Selasa (29/11), di Hotel Aryaduta, Palembang.
Asosiasi yang tergabung dalam POPSI tersebut adalah, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Perjuangan, SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit), Aspekpir (Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR-Trans), Samade (Sawitku Masa Depanku), Jaringan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Japsbi).
Pahala mengatakan, sebetulnya usulan tersebut sudah pernah disuarakan POPSI Ketika melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR-RI sejak tahun 2019 silam. Namun, entah apa yang menjadi hambatan, usulan tersebut seperti membentur tembok, alias belum terkabul sampai sekarang.
Padahal, biaya untuk pembukaan lahan seperti upah tenaga kerja sudah mengalami kenaikan yang tidak sedikit. “Terus terang kami sangat berharap usulan tersebut bisa disampaikan melalui Komisi IV DPR-RI ke pemerintah hingga terwujud tahun 2023,”pinta Pahala.
Dalam tanggapannya, Riezky mengatakan, pihaknya telah merekomendasikan hal itu ke pemerintah. Contohnya saja menyangkut pupuk. Rekomendasi soal pupuk yang dikeluarkan yakni agar sebaran pupuk membesar. Namun, realita di lapangan tidak demikian adanya. Alasannya, karena harga bahan baku pupuk ini melonjak sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina.
Menurut anggota DPR yang dikenal cukup vokal dalam membela kepentingan petani ini, ihwal usulan kenaikan plafon PSR tersebut, sejatinya terkait dengan UU Perkebunan, Peraturan Presiden yang mengatur BPDPKS yang harus di-match-kan dengan kebutuhan di lapangan.
Ditambahkan Riezky, soal ketersediaan dana memang ada di BPDPKS. Masalahnya, bukan institusi ini yang menjadi kuncinya, namun ada pada Menteri Keuangan selaku bendahara negara.
Ïni yang harus dirumuskan secara Bersama sama. Masalahnya, bagaimana mau merusmuskan kebijakan ini kalau nggak pernah mau duduk bareng, sementara ketika diundang enggan untuk datang,”papar dia.
Itu pula sebabnya, Wakil Rakyat ini minta agar konferensi yang diselenggarakan POPSI ini bisa menelurkan rekomendasi secara tertulis tentang hal-hal apa saja yang diharapkan petani sawit swadaya dari pemerintah dan pihaknya siap meneruskan aspirasi pekebun sawit ini.
“Kalau bisa disertai dengan tanda tangan dari pengurus asosiasi yang tergabung dalam POPSI. Sebab, kalau tidak nanti kami khawatir dituduh ngarang. Karena kita juga tahu bahwa dana yang dikumpulkan BPDPKS ini sebagian dikontribusikan oleh petani sawit,” pungkasnya. ***
