Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) membentuk Gugus Tugas PSR. Tuhuannya, mempercepat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
Lewat gugus tugas, Kementan menargetkan 100 ribu hektare lahan dapat diremajakan melalui replanting atau penanaman ulang dengan bibit produktivitas tinggi. Untuk mencapai target peremajaan sawit rakyat (PSR) 2023 seluas 100.000 hektar,
“Tugasnya yaitu untuk melakukan akselerasi program PSR melalui pola/jalur dinas,” ujar Direktur Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Andi Nur Alam Syah di Jakarta, Senin (15/5) kemarin.
Sejalan dengan itu, Andi Nur juga mengajak para stakeholder kelapa sawit khususnya perusahaan perkebunan untuk ikut berperan dalam pendampingan pengusulan PSR.
Andi menyampaikan, gugus tugas merupakan salah satu upaya bersama untuk mempercepat PSR.
“Kami akan melakukan sosialisasi untuk melakukan peremajaan kelapa sawit rakyat dengan dana BPDPKS, melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada dinas daerah provinsi dan kabupaten dalam rangka rekomendasi teknis, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya melalui keterangan resmi Humas Ditjenbun.
Sebagai upaya memperkuat sinergi antar multistakeholder, ditandatangani pakta integritas antara Ditjenbun, BPDPKS, perusahaan besar negara dan swasta, GAPKI dan PT Sucofindo untuk melakukan akselerasi program PSR di 2023.
Andi Nur meminta PT Sucofindo selaku pihak ketiga/vendor yang ditunjuk sebagai verifikator usulan kemitraan untuk membuat roadmap ataupun peta kerja yang selanjutnya dikonsultasilkan dengan Ditjenbun.
‘Termasuk juga menyiapkan tim dan koordinasi serta melakukan kunjungan lapangan Bersama dengan Gugus Tugas,” ungkapnya
“Evaluasi atas komitmen bersama yang telah ditandatangani akan dilakukan secara berkala dan diharapkan komitmen dan keseriusan dari masing-masing pihak untuk berperan aktif serta melakukan percepatan program PSR ini,” ujar Andi.
Untuk meningkatkan efisiensi regulasi, tata kelola dan pengembangan kelapa sawit nasional, Kementan akan melakukan integrasi dengan menerbitkan regulasi Peraturan Menteri Pertanian dengan satu semangat yang harmoni mengatur berbagai program-program terkait kelapa sawit, seperti PSR, Sarpras, SDM, ISPO, dan RAN KSB.
“Saya harap suksesnya Program PSR ini bisa menjadi solusi tepat guna demi meningkatkan kesejahteraan pekebun, menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah devisa negara dari sawit,” harap Andi Nur.
Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah memastikan, 100 ribu hektare lahan tersebut dipastikan akan segera melakukan replanting karena telah memenuhi persyaratan. Adapun seluruhnya tersebar di delapan provinsi sentra perkebunan sawit, antara lain Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
“Mudah-mudahan, 123 ribu (hektare) ini dalam dua pekan ke depan, 80 persennya sudah memasuki masa rekomendasi teknis,” kata Andi dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Selain itu, Kementan juga menargetkan PSR seluas 100 ribu hektare lahan sawit milik petani plasma melalui kemitraan dengan perusahaan. Andi mengatakan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah selesai dalam pengadaan vendor dan bekerja sama dengan PT Sucofindo untuk verifikasi lahan di lapangan.
Dengan demikian, total program PSR yang mulai dikebut pada Mei ini mencapai 223 ribu hektare atau lebih dari target tahunan sebanyak 180 ribu hektare. “Kita optimistis tercapai untuk mengakselerasi ini,” ujar Andi.
Adapun sejak awal tahun 2023, realisasi PSR yang berjalan dengan mekanisme normal hanya mencapai 25 ribu hektare. Karena itu, pembentukan gugus tugas diyakini akan membantu pemerintah melakukan percepatan peremajaan dengan dukungan lintas kementerian terkait.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, sawit telah menjadi komoditas unggulan Indonesia. Karena itu, produktivitas sawit harus terus ditingkatkan melalui program PSR yang dimulai sejak 2017 lalu.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat dapat mencapai 540 ribu hektare kurun waktu 2017-2023 dengan target per tahun setidaknya bisa dicapai 180 ribu hektare. Namun, Kementan mencatat realisasi PSR hingga akhir tahun 2022 baru mencapai 278,2 ribu hektare lantaran realisasi setiap tahunnya yang sangat rendah.
