Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan daging sapi dan kerbau menjelang Ramadan dalam kondisi aman dan terkendali.
“Ya stok ada, kita stok kalau tidak salah ada 18 ribu ton,” kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan bersama Menko Pangan, Zulkifli Hasan di Graha Mandiri, Jakarta, Rabu (5/2).
Kendati demikian, stok tersebut masih kurang, sehingga pemerintah akan melakukan importasi terbatas daging yang akan dikerjakan sebagian besar oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kita sudah memutuskan hari ini supaya segera bisa lakukan importasi. Impor itu kan sebagian besar dikerjakan oleh BUMN. Kenapa BUMN? Itu adalah alat negara untuk kontrol, dia bisa kita push, bisa kita suruh, bisa kita tekan demi kepentingan rakyat,” ujar dia.
Oleh karena itu, Mas Dar, sapaan Wamentan Sudaryono, mengimbau masyarakat agar tidak panik karena pemerintah terus berupaya keras untuk menjaga ketersediaan pasokan daging.
“Semua kita kerjakan dan sesuai kebutuhan pasar kita harus optimis sebelum Ramadan kebutuhan daging tersedia. Nanti kita bisa datangkan dari Brasil, atau dari Australia, dan dari mana-mana yang disetujui,” kata dia.
Selain itu, Mas Dar menekankan pentingnya pemenuhan gizi, terutama melalui konsumsi daging sapi, tidak hanya pada saat Ramadhan, tetapi juga dalam keseharian masyarakat, guna menurunkan angka stunting di Indonesia.
“Kita ingin bagaimana protein itu tersedia dengan harga yang terjangkau untuk rakyat kita karena kita ini butuh untuk penanganan stunting, orang tuh harus tambah gizi dengan makan banyak protein gitu lho,” jelas dia.
Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menjelaskan, pemerintah ingin memperkuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen penekan dan pengendali harga jika berfluktuasi.
“Pemerintah mau memperkuat stok daging yang dipegang oleh pemerintah melalui BUMN. Kita ingin pegang stok, itu yang dipakai nanti untuk intervensi,” terang Arief.
Menurut Proyeksi Neraca Pangan untuk daging sapi dan kerbau yang disusun NFA, menunjukkan masih ada selisih kurang antara ketersediaan stok terhadap kebutuhan konsumsi. Berdasarkan itu pemerintah memandang perlu dilaksanakan pengadaan komoditas daging ruminansia dari luar Indonesia.
Stok awal tahun daging sebesar 65,6 ribu ton. Dari itu ditambah estimasi produksi sapi/kerbau dalam negeri dalam setahun di 410,3 ribu ton serta hasil pemotongan sapi/kerbau bakalan impor di 141,3 ribu ton menjadi total ketersediaan berada di angka 617,3 ribu ton. Sementara proyeksi kebutuhan konsumsi setahun secara nasional di angka 766,9 ribu ton.
“Jadi dalam Rakortas hari ini, di Neraca Komoditas sebelumnya belum ada daging kerbau. Sementara kita mau menugaskan pengadaan daging kerbau 100 ribu ton ke BUMN. Tentu kita harus jaga aspek good governance-nya,” kata Arief.
“Bapak Presiden Prabowo ingin nanti harga daging kerbau itu bisa kurang dari Rp 80 ribu per kilogram, jadi biar masyarakat mau beli. Apalagi pemerintah ingin beri sumber protein ke masyarakat, kalau harganya lebih rendah, akan lebih banyak yang konsumsinya,” sambung dia.
Arief mengatakan, dengan rencana importasi daging kerbau tersebut akan menambah rencana impor daging sapi yang sebelumnya telah ditetapkan. Ia berharap kedatangan stok sesegera mungkin sebelum dimulai bulan Ramadan.
“Sebelumnya kan 180 ribu daging sapi, ditambah 100 ribu daging kerbau ini, tapi untuk siapanya, itu belum. Tapi kalau daging kerbau itu dikerjakan oleh BUMN. Untuk kedatangan perlu sekitar 1 bulan, jadi makanya sudah kita bahas di awal Februari ini, supaya nanti pemerintah punya CPP daging ruminansia,” jelasnya.
Arief juga menekankan pengadaan suatu komoditas dari negara sahabat ini juga untuk memenuhi trade balance. Ini karena Indonesia tentu aktif dalam perdagangan internasional dalam hal ekspor.
Tentunya Indonesia diharapkan turut mengimpor komoditas unggulan dari negara mitra tersebut. Akan tetapi komitmen pemerintah dalam melindungi produsen pangan lokal tetap diusung dan diperhatikan dengan seksama.
