Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan peremajaan sawit rakyat (PSR) tahun ini mencapai 120.000 hektare.
PSR merupakan salah satu program strategis nasional sebagai upaya pemerintah membantu pekebun rakyat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit.
“Target PSR tahun 2024 sejumlah 120.000 hektare,” kata Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan, Ardi Praptono kepada Majalah Hortus saat dihubungi di Jakarta, Minggu (3/3).
Ardi mengatakan, Ditjen Perkebunan telah menetapkan strategi untuk mengakselerasi PRS. Pertama, merevisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Permentan Nomor 3 Tahun 2022.
Pada beleid ini, sambung Ardi, pihaknya akan mengganti persyaratan keterangan bebas kawasan hutan (KH) dan bebas Hak Guna Usaha (HGU) yang awalnya harus dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Diketahui pada pasal 17 Permentan tersebut, status lahan yang diajukan petani sawit untuk diikutsertakan dalam program PSR harus bisa dibuktikan dengan keterangan: a. tidak berada di kawasan hutan dan kawasan lindung gambut, dari unit kerja kementerian yang membidangi lingkungan hidup dan kehutanan; dan b. tidak berada di lahan HGU, dari kantor pertanahan.
“Ke depan cukup dengan hasil overlay poligon dengan data berbasis web dari KLHK dan ATR BPN ditambah pernyataan sendiri bahwa lahan yang diusulkan bebas dari kawasan hutan dan HGU,” jelas Ardi.
Strategi kedua, lanjut Ardi, Ditjen Perkebunan mendorong peningkatan pendanaan PSR dari Rp 30 juta hektare menjadi Rp 60 juta per hektare.
Dari hasil kajian naskah akademik dan juga hasil komunikasi dari para pekebun itu untuk replanting mereka baru bisa berbuah di tahun ke-4, sehingga kalau dananya Rp 30 juta itu hanya cukup mereka hidup di tahun pertama beli bibit dan hidup di tahun pertama.
“Tambahan dana PSR menjadi Rp 60 per hektare diharapkan memudahkan pembiayaan perawatan tanaman dan jaminan hidup bagi pekebun,” ucap Ardi.
Strategi ketiga, mendorong pekebun, yang mengikuti program PSR melakukan tumpang sari tanaman pangan untuk tambahan penghasilan selama fase tanaman belum menghasilkan (TBM).
Ditjen Pekebunan telah meminta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk memerkuat ketahanan pangan bersas dengan melakukan tumpang sari padi gogo di perkebunan sawit.
“Tumpang sari dengan tanaman pangan untuk tambahan penghasilan pekebun selamafase TBM,” kata mantan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya itu.
Lantas strategi keempat, kata Ardi, Ditjen Perkebunan terus berkoordinasi dengan KLHK untuk menyelesaikan kebun sawit yang masuk dalam kawasan hutan.
“Kami juga koordinasi dengan KLHK dalam penyelesaian kebun sawit terbangun dalam kawasan hutan,” kata Ardi.
Dia optimistis mampu mencapai target PSR yang ditargetkan pemerintah seluas 540.000 hektare hingga tahun 2024. “Kita akan terus berusaha dan optimistis untuk mengejar target PSR di tahun 2024,” imbuh Ardi.
