MEDAN — Penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu fondasi penting dalam mendorong kesiapan pekebun swadaya menuju sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemahaman terhadap standar perlu dibangun sejalan dengan kemampuan pekebun dalam menerapkannya di tingkat kebun dan kelembagaan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit (SDM PKS), yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun). Melalui program tersebut, PT Koompasia Enviro Institute melaksanakan Pelatihan Implementasi ISPO bagi Pekebun.
Kegiatan berlangsung pada 10–15 Agustus 2026 di Hotel AIHO Medan dan melibatkan 87 pekebun swadaya asal Kabupaten Aceh Singkil yang terbagi dalam tiga angkatan. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai prinsip dan kriteria ISPO serta berbagai aspek yang perlu dipersiapkan untuk mendukung proses sertifikasi.
Pelatihan dirancang dengan pendekatan yang menggabungkan pemahaman teori dan pembelajaran praktis. Diskusi, berbagi pengalaman, studi kasus dan praktik lapangan menjadi bagian dari proses pembelajaran agar peserta dapat memahami bagaimana persyaratan ISPO diterapkan dalam kondisi nyata.
Penguatan kapasitas pekebun menjadi semakin penting karena proses menuju sertifikasi membutuhkan keterlibatan aktif dari pekebun itu sendiri. Pengetahuan mengenai ISPO perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam pengelolaan kebun dan penguatan kelembagaan, bukan berhenti sebagai pemahaman individu.
Kepala Bidang PPSDMPP Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Mukhlis, S.P., M.A., menyampaikan bahwa pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pekebun swadaya Aceh. Menurutnya, peningkatan kapasitas menjadi bagian penting agar pekebun dan lembaganya memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi proses sertifikasi.
Dari sisi pelaksana, Direktur PT Koompasia Enviro Institute, Henry Marpaung, menjelaskan bahwa desain pelatihan diarahkan untuk menghasilkan petani champion yang dapat menjadi penggerak di daerah asal. Peserta diharapkan mampu membantu mengidentifikasi kebutuhan pembenahan, mendorong anggota memenuhi persyaratan, dan membangun kesadaran bahwa sertifikasi merupakan proses yang membutuhkan komitmen bersama.
Kolaborasi antara BPDP, Ditjenbun, pemerintah daerah, lembaga pendamping dan pekebun menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembelajaran tersebut. Pendekatan yang edukatif dan partisipatif diperlukan agar tuntutan ISPO dapat dipahami secara lebih baik oleh pekebun dan diterapkan sesuai dengan kondisi kelembagaan masing-masing.
Pada akhirnya, pelatihan ini diharapkan menjadi titik awal bagi lahirnya lebih banyak penggerak ISPO di tingkat daerah. Sebanyak 87 pekebun yang telah mendapatkan pembekalan diharapkan dapat membawa pengetahuan tersebut kembali ke lembaga masing-masing dan mengubahnya menjadi gerakan pembenahan bersama. Dengan demikian, proses menuju sertifikasi ISPO dapat berkembang dari sekadar target sertifikasi menjadi upaya membangun tata kelola perkebunan rakyat yang lebih tertib, berkelanjutan, dan berdaya saing.
