KABAR ini cukup mengagetkan, tapi cukup menjanjikan. Pemerintah akan mengembangkan penanaman kelapa genjah sebanyak 1 juta bibit untuk memperkuat sektor pertanian dalam menghadapi krisis pangan global saat ini dan meningkatkan pendapatan rumah tangga.
Pengembangan kelapa genjah tersebut, kami kupas secara tuntas dalam Rubrik Liputan Khusus Edisi September 2022 Majalah HORTUS Archipelago.
Program strategis tersebut diluncurkan pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian sebagai andalan perekonomian dalam menghadapi krisis pangan global dan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mengoptimalkan lahan pekarangan dan hamparan lahan yang tidak produktif.
“Kita tahu saat ini dunia dilanda krisis pangan. Orang berada di kekurangan pangan akut dan kelaparan di beberapa negara sudah mulai. Diperkirakan kalau ini tidak ada solusi, akan masuk ke 300 juta lebih orang kekurangan pangan dan kelaparan. Inilah kenapa lahanlahan tidak produktif diproduktifkan sehingga rumah tangga bisa tanam kelapa, cabai dan lainnya agar tidak kekurangan pangan,” kata Jokowi pada pencanangan penanaman kelapa genjah di Desa Sanggang, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.
Selain menanam kelapa genjah, lanjut Jokowi, yang juga penting untuk disiapkan adalah industrialisasinya karena kelapa ini bisa dijadikan gula semut. Dan ini bisa disiapkan di lahan yang ada kelapa genjahnya dalam jumlah yang banyak sehingga ada tambahan income ke masyarakat.
Dikatakannya, penanaman kelapa genjah secara nasional 1 juta batang yang diintegrasikan dengan budidaya cabai, jagung, dan peternakan merupakan salah satu terobosan pemanfaatan lahan pekarangan dan hamparan untuk menyediakan pangan sekaligus meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan kelapa genjah akan memberikan hasil dalam kurun waktu 2,5 hingga 3 tahun kemudian.
Pembaca budiman, pada Rubrik Laporan Utama edisi kali ini, kami mencoba membahas mengenai perlunya pemerintah provinsi dan jajarannya mengawal keberlangsungan industri kelapa sawit sebagaimana diminta oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam rubrik ini pula, kami juga membedah manfaat dana bagi hasil sawit bagi pembangunan di daerah.
Pada pembukaan acara Forum Borneo ke 5 yang digelar Gabungan 0Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalimantan Tengah, belum lama ini, di Palangkaraya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menginformaskan bahwa saat ini telah disetujui UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Khusus untuk bagi hasil dari kelapa sawit, akan diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) yang saat ini masih disiapkan.
“Untuk itu, kami mohon masukan agar bagi hasil dari industri kelapa sawit benar-benar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi keberlanjutan industri sawit, baik bagi negara maupun daerah,” pinta pak Menko.
Di luar kedua rubrik unggulan tersebut, seperti biasa kami juga menyajikan tulisan lain yang tak kalah hangat dan atraktifnya.
Akhirnya, dari balik meja redaksi, kami ucapkan selamat menikmati sajian kami.
Baca/download: https://bit.ly/3TDI4eG
