JAKARTA — Pemerintah mendorong petani kelapa sawit memperluas peran dari sektor budi daya ke industri pengolahan melalui penguatan kelembagaan koperasi. Langkah ini diharapkan membuka akses petani terhadap hilirisasi sekaligus meningkatkan nilai tambah dan memperbesar manfaat ekonomi yang diterima pekebun.
Dukungan tersebut mengemuka dalam pembukaan Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit Indonesia (PENAS) III yang diselenggarakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Menara Peninsula Hotel, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Pemerintah mendorong APKASINDO mengambil peran lebih besar dalam mengajak dan mempersiapkan petani memasuki sektor pengolahan sawit.
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-26 APKASINDO ini didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan diikuti pengurus APKASINDO dari 25 provinsi. Hadir dalam acara tersebut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy, Menteri Koperasi Dr. Ferry Juliantono, serta Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko.
Dalam sambutannya, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa pembenahan sektor hulu. Fondasi industri pengolahan, menurut dia, harus dibangun melalui penguatan usaha tani, perbaikan budi daya, dan penyediaan sistem pendukung yang memadai.
“Pengembangan pengolahan di bagian hilir butuh fondasi yang baik di tingkat usaha tani. Karena itu, penataan kegiatan budi daya dan sistem pendukungnya menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari agenda hilirisasi sawit,” ujarnya.
Rachmat mengatakan, dirinya mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pelaksanaan hilirisasi sawit. Karena itu, keterlibatan petani menjadi penting agar perencanaan pembangunan tidak berhenti pada pengembangan industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pekebun sebagai salah satu pelaku utama dalam rantai usaha sawit.
Menurut dia, dukungan organisasi petani seperti APKASINDO diperlukan untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pengembangan industri sawit nasional dapat berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan petani.
Koperasi Masuk Industri Pengolahan
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menawarkan langkah konkret untuk memperluas keterlibatan petani dalam hilirisasi, yakni melalui pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi. Kementerian Koperasi, kata dia, siap mendampingi koperasi petani yang ingin masuk ke industri pengolahan, termasuk dalam mengakses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
“Saya mendorong koperasi petani sawit memperluas peranannya hingga ke industri pengolahan. Koperasi dibutuhkan dalam hilirisasi agar petani memperoleh manfaat yang lebih besar dari rantai usaha sawit,” kata Ferry.
Dalam paparannya, Ferry mengungkapkan rencana pengembangan pabrik kelapa sawit berbasis koperasi dengan kapasitas sekitar 60 ton per jam. Pabrik tersebut direncanakan didukung pasokan tandan buah segar (TBS) dari kebun dengan luas sekitar 7.000 hektare.
“Kami siap mendampingi koperasi-koperasi APKASINDO untuk bikin pabrik-pabrik kelapa sawit dan CPO,” ujarnya.
Selain pengembangan industri pengolahan, Ferry mendorong penguatan kemitraan antara koperasi petani dan PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit. Kemitraan tersebut diharapkan memperluas peluang usaha sekaligus memperkuat posisi koperasi dalam ekosistem industri sawit nasional.
“Saya minta APKASINDO dapat berperan memperkuat koperasi anggotanya sebagai mitra usaha,” katanya.
Dorongan tersebut menempatkan koperasi bukan sekadar sebagai wadah organisasi petani, melainkan juga sebagai instrumen untuk memperkuat skala usaha, membuka akses pembiayaan, dan meningkatkan posisi tawar pekebun dalam rantai pasok sawit.
Hilirisasi Harus Berpihak kepada Petani
Ketua Umum APKASINDO Dr. Ir. Gulat ME Manurung, MP., C.IMA., C.APO, menyambut baik dukungan pemerintah untuk memperkuat keterlibatan petani dalam sektor hilir. Namun, ia menekankan bahwa pengembangan industri sawit harus memberikan ruang yang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah dari komoditas yang mereka hasilkan.
“Hilirisasi sawit pro petani perlu membuka ruang lebih besar bagi pekebun untuk menikmati nilai tambah komoditas. Pengembangan industri tidak cukup hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, tetapi juga perlu memperhatikan peluang kemitraan, akses usaha, dan keterlibatan petani dalam rantai nilai sawit,” ujar Gulat.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan yang sehat antara petani swadaya, pabrik kelapa sawit komersial atau pabrik tanpa kebun, serta pabrik yang terintegrasi dengan kebun inti dan plasma.
Menurut Gulat, setiap model usaha memiliki karakteristik dan hubungan pasokan yang berbeda. Karena itu, pemahaman terhadap pola kemitraan dan kepentingan masing-masing pihak diperlukan agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik yang justru merugikan petani.
Persoalan harga TBS juga menjadi salah satu agenda penting dalam PENAS III APKASINDO. Bagi pekebun, kepastian harga di tingkat kebun berpengaruh langsung terhadap pendapatan, kemampuan membiayai pemeliharaan tanaman, serta keberlanjutan produktivitas perkebunan.
Gulat menilai, penguatan posisi petani dalam industri sawit perlu berjalan beriringan dengan upaya menjaga hubungan usaha yang adil antara pekebun dan perusahaan. Dengan begitu, agenda hilirisasi tidak hanya memperbesar kapasitas industri, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi petani.
Adapun Ketua Dewan Pembina DPP APKASINDO Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mendorong organisasi petani tersebut menjadi mitra strategis pemerintah sekaligus jembatan komunikasi antara pekebun, dunia usaha, dan pemerintah.
Menurut Moeldoko, peran organisasi petani dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan sekaligus memastikan aspirasi pekebun tersampaikan dalam perumusan kebijakan.
Dukungan pemerintah terhadap penguatan koperasi dan hilirisasi sawit diharapkan menjadi momentum bagi petani untuk naik kelas, dari sekadar pemasok bahan baku menjadi pelaku usaha yang turut menikmati nilai tambah industri. Tantangannya kini adalah memastikan rencana pendampingan, pembiayaan, dan pembangunan pabrik berbasis koperasi dapat diwujudkan melalui model usaha yang layak, pasokan bahan baku yang berkelanjutan, serta kemitraan yang memberikan manfaat nyata bagi pekebun.
